menjinakkan monopoli telkom dengan voip

Koran Tempo 09/07/2002. Sungguh ironis kebijakan telekomunikasi pemerintah akhir-akhir ini. Ibaratnya, pemerintah ingin setiap keluarga Indonesia punya mobil BMW, tapi kemudian mobil itu hanya kita jadikan penghias garasi karena pemerintah mengenakan pajak khusus BBM setinggi langit. Setiap orang bisa punya sedan mewah, tapi sedikit yang bisa mengendarainya untuk perjalanan jauh.

Akses telepon mudah diperoleh, setidaknya di daerah yang sudah terjangkau jaringan PT Telkom. Di kota kecil sekalipun, setiap orang bisa menghiasi ruang tamunya dengan pesawat telepon. Menelepon ke seluruh pelosok negeri, atau bahkan ke segala penjuru dunia, semudah menekan beberapa tombol. Akan tetapi, bagi sebagian besar orang, tarif telepon interlokal terlalu mahal. Anehnya, sekalipun saat ini tersedia teknologi baru yang bisa membuatnya lebih murah, pemerintah justru mengebirinya.

Secara obyektif, tarif telepon sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan internasional (SLI) memang sangat mahal. Sekalipun biaya operasinya tidak jauh berbeda, tarif SLJJ dan SLI jauh lebih tinggi dari tarif lokal. Tarif SLJJ dan SLI di Indonesia juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan tarif di banyak negara lain. Misalnya, dibandingkan dengan tarif rata-rata SLI di Singapura dan Korea Selatan, tarif di Indonesia bisa 50-400 persen lebih tinggi.

Kalau kita tanya pemerintah, penyebabnya adalah biaya investasi jaringan telepon sambungan tetap ke rumah-rumah yang sangat besar. Sementara itu, pemerintah ingin akses telepon di Indonesia seluas mungkin. Pemerintah pun menugaskan Telkom untuk membangun jaringan telepon ke seluruh pelosok, termasuk ke daerah yang belum menguntungkan secara komersial.

Untuk meningkatkan penetrasi telepon, Telkom mengenakan biaya pemasangan yang murah, jauh lebih rendah dari biaya peralatan dan instalasinya. Tarif telepon lokal juga dibuat semurah mungkin. Di sisi lain, untuk menyubsidi tarif lokal dan menutupi biaya investasi yang sangat besar tersebut, Telkom dan Indosat mengenakan tarif SLJJ dan SLI yang sangat tinggi.

Masuk akal memang, tapi alasan itu sebenarnya baru separuh cerita dan separuh lainnya sama sekali tidak cantik. Selama ini Telkom dan Indosat (bersama anak perusahaannya, Satelindo) seperti dewa monopoli, tak tersentuh kompetisi. Akibatnya, kedua BUMN ini tidak secara maksimal berusaha meningkatkan efisiensi. Karena pemerintah menetapkan tarif telepon berdasarkan biaya, secara natural keduanya juga terdorong "menggelembungkan" biaya untuk meningkatkan tarif dan keuntungan.

Semua ini bisa segera berubah. Perbedaan yang sangat besar antara tarif SLJJ-SLI dan biaya operasinya merupakan potensi keuntungan yang sangat menarik minat pengusaha dan penemu. Hanya saja, tidak banyak perusahaan yang mampu membiayai investasi jaringan telepon tetap yang sangat besar itu. Itu sebabnya, ibarat semut tertarik pada manisnya gula, selama puluhan tahun terakhir mereka terus berusaha menemukan teknologi alternatif yang jauh lebih murah.

Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah VoIP (Voice over Internet Protocol), yaitu telepon menggunakan jaringan internet. Dengan teknologi ini, konsumen bisa menelepon dari Lhokseumawe ke Wamena atau dari Jakarta ke Rio de Janeiro menggunakan telepon rumah dengan tarif lokal. Biaya investasi sistem ini juga relatif rendah. Dengan beberapa miliar rupiah, sebuah perusahaan bisa menyediakan jasa VoIP dan berkompetisi langsung dengan raksasa Telkom dan Indosat.

Tentu inovasi ini menjadi tantangan berat bagi Telkom dan Indosat. Sekalipun kualitas suaranya tidak sebagus telepon tetap, hanya sekitar 3,5 dalam skala 1 sampai 5, VoIP dengan segera menggerogoti pangsa pasar operator tradisional di banyak negara. Di Jepang, misalnya, belasan persen dari seluruh SLI sudah menggunakan VoIP. Di Singapura dan Hong Kong, puluhan atau bahkan ratusan perusahaan VoIP ikut bermain dan memaksa operator tradisional berusaha keras meningkatkan efisiensi serta berevolusi ke segmen pasar baru kalau tidak ingin punah seperti dinosaurus.

Sekalipun baru menguasai sekitar 3 persen dari total pasar telepon dunia, prospek jasa VoIP sangat cerah. Asia-Pasifik akan menjadi ladang bisnis VoIP yang paling menggiurkan, terutama karena deregulasi industri telekomunikasi yang monopolistik di wilayah ini bersamaan dengan matangnya perkembangan teknologi VoIP. Jasa VoIP di wilayah ini diperkirakan akan meningkat tajam dari hanya 260 juta menit waktu bicara tahun 2000 menjadi 600 miliar menit senilai US$ 48 miliar pada 2006.

Sayangnya, pemerintah Indonesia tampaknya tidak rela membiarkan sapi gemuk Telkom dan Indosat tersaingi. Berbeda dengan pemerintah di banyak negara lain, pemerintah Indonesia cenderung membatasi kompetisi dari teknologi VoIP. Beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan lisensi VoIP hanya pada lima perusahaan, tiga di antaranya operator tradisional; itu pun tanpa kontes yang kompetitif. Pemerintah juga mengecap ilegal operasi belasan bisnis VoIP yang sudah cukup lama beroperasi. Bahkan pihak kepolisian sempat menyegel sebagian di antaranya. Belasan perusahaan ini kemudian diperbolehkan beroperasi kembali hanya setelah mereka bersedia bekerja sama dengan operator resmi pilihan pemerintah.

Mengingat peran penting telekomunikasi bagi masyarakat, langkah pemerintah ini sulit dipahami. Pertama, jasa telekomunikasi adalah pusat jaringan saraf perekonomian. Dengan jaringan telekomunikasi yang lebih luas dan murah, informasi dan peluang pasar akan mengalir lebih lancar. Kalau penggunaan telepon meningkat, pasar bagi pengusaha Indonesia akan makin mengglobal; biaya transaksi bisnis terpangkas, produktivitas makin tinggi, dan ekonomi pun akan tumbuh lebih cepat.

Kedua, teknologi telekomunikasi berubah sangat cepat. VoIP mungkin bukan teknologi pertama yang mengancam Telkom, tapi yang pasti bukan yang terakhir. Tidak seorang pun yang bisa menduga ke mana arah teknologi telekomunikasi masa depan. Intervensi yang terlalu jauh seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini tidak hanya potensial membatasi kompetisi, tapi juga menghambat peluang pemanfaatan teknologi alternatif.

Ketiga, regulasi yang kacau dan terlalu ketat sangat merusak iklim bisnis. Akibatnya, pengusaha justru menghabiskan waktu dan energi untuk melobi pejabat pemerintah dalam penyusunan kebijakan, bukan berkompetisi satu sama lain dalam menghasilkan produk dan pelayanan terbaik dengan harga termurah.

Keempat, kompetisi dari perusahaan VoIP potensial menjinakkan monopoli Telkom dan Indosat. Keduanya memang akan tetap menikmati monopoli yang diberikan pemerintah, tapi kalau tidak ingin kalah dalam persaingan, mereka akan dipaksa untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan meminimalkan biaya.

Sebaiknya pemerintah tidak intervensi terlalu jauh dalam menentukan teknologi dan perusahaan pemenang industri telekomunikasi. Apalagi, menurut UU Telekomunikasi, partisipasi swasta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi justru perlu didorong. Kalaupun perlu diregulasi, cukup tarif koneksi ke Telkom untuk menjamin keberlangsungan pembangunan jaringan telepon baru di seluruh Indonesia.

Dengan begitu, pemerintah tidak sekadar menjadikan pesawat telepon di rumah-rumah sebagai pajangan, tapi juga menjinakkan monopoli Telkom dan Indosat, sekaligus lebih membebaskan konsumen menggunakan telepon, melanglang buana ke mana pun mereka suka.*