anggaran kurus tanpa stimulus

Koran Tempo 21/08/2002. Semangat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2003 sama dengan APBN tahun ini: kurus tanpa stimulus. Dibanding APBN 2002 yang sangat terbatas, peningkatannya tidak berarti. Pemerintah juga tetap lebih mementingkan pengurangan beban utang; stimulus ekonomi tampaknya tidak masuk hitungan.

Target penerimaan pajak di luar pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas secara riil naik 11 persen. Artinya, petugas pajak akan makin rajin menggedor pintu rumah Anda untuk menagih pajak bumi dan bangunan; mengejar pengusaha untuk membayar PPh perusahaan dan gaji pegawai; serta melacak segala macam aset Anda seperti deposito atau sedan mewah. Perokok pun mungkin akan terpaksa memikul sebagian target kenaikan riil cukai sebesar 12 persen.

Bukan hanya masyarakat berpendapatan menengah ke atas yang menanggung beban tambahan, masyarakat kecil pun dituntut ikut prihatin. Target pajak pertambahan nilai secara riil dinaikkan 6,5 persen. Subsidi pun dipangkas 40 persen lebih. Sekalipun harga minyak tanah tetap disubsidi dan orang miskin diberi bantuan pangan, masyarakat kecil setidaknya akan menanggung beban inflasi yang dipicu kenaikan ongkos transportasi dan tarif listrik.

Secara keseluruhan, dibanding 2002, tahun depan pemerintah secara riil akan mengambil Rp 36 triliun lebih banyak dari kantong kita, sekitar 2-3 persen dari ekonomi 2002. Akibatnya, masyarakat "lebih miskin" sekian puluh triliun rupiah serta memaksa rumah tangga dan bisnis menurunkan konsumsi dan investasi dari yang seharusnya. Memperhitungkan dampak kenaikan pajak dan penurunan subsidi ini saja, RAPBN 2003 akan cenderung menghambat pertumbuhan.

Pemerintah mengambil uang dari kantong kita tentu untuk dibelanjakan. Tahun depan belanja pegawai akan dinaikkan, secara riil sekitar 14 persen. Walaupun belum akan mengompensasi inflasi yang belasan persen dalam dua tahun terakhir, ini kabar gembira bagi para abdi negara dan kita semua. Peningkatan gaji ini tidak hanya mendongkrak daya beli pegawai negeri, tapi juga akan mempercepat perputaran roda perekonomian.

Pemerintah juga akan makin rajin belanja. Belanja barang tahun depan secara riil naik hampir 8 persen. Bersama-sama dengan kenaikan belanja pegawai, keduanya tentu akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2003.

Sayangnya, pengeluaran pembangunan atau investasi pemerintah tahun depan turun sekitar 5,5 persen. Sementara itu, belanja pemerintah daerah yang didanai pemerintah pusat hanya naik sekitar 5 persen. Akibatnya, investasi pemerintah daerah yang dibiayai pusat kemungkinan besar belum mampu mengompensasi penurunan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat ini.

Singkatnya, kenaikan belanja negara 2003 sangat kecil sehingga kekuatan ekspansinya pun akan tetap lemah. Secara keseluruhan, belanja pegawai, belanja barang, investasi pemerintah dan anggaran belanja untuk daerah dalam RAPBN 2003 secara riil hanya naik sekitar 5 persen.

Jadi, secara riil pajak meningkat 11 persen, tapi belanja hanya naik 5 persen. Secara riil pemerintah mengambil Rp 36 triliun lebih banyak dari kantong kita, tapi hanya sekitar Rp 11 triliun yang dibelanjakan kembali. Akibatnya, RAPBN 2003 potensial menghambat pertumbuhan senilai hampir 3 persen dari ekonomi 2002 dalam beberapa tahun mendatang. Khusus tahun depan, ini artinya kemungkinan penurunan pertumbuhan seratus atau dua ratus basis poin.

Ini konsekuensi pilihan pemerintah yang memprioritaskan pengurangan beban utang dibanding stimulus pertumbuhan untuk meningkatkan kesinambungan fiskal dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang makin alergi pada utang baru. Lebih dari 20 persen pengeluaran pemerintah digunakan untuk membayar bunga utang dalam dan luar negeri. Pemerintah juga lebih konservatif meminjam dari luar negeri. Dibanding APBN 2002, pinjaman baru luar negeri 2003 secara riil turun 30 persen lebih. Pembiayaan dalam negeri lewat privatisasi juga turun secara riil sekitar 35 persen.

Konsekuensi pilihan politik pemerintah ini bisa sangat besar. Untuk mencapai target pertumbuhan 5 persen seperti diamanatkan RAPBN 2003, konsumsi swasta, investasi, dan net-ekspor harus tumbuh lebih tinggi lagi. Memang, kekuatan ekspansi permintaan domestik 2003 diperkirakan tetap kuat. Sekalipun investasi masih stagnan, konsumsi swasta yang selalu tumbuh 5-9 dalam dua tahun terakhir bisa mengusung pertumbuhan.

Akan tetapi, nasib ekonomi Indonesia 2003 jadi sangat bergantung pada kinerja net-ekspor seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pada 2001, permintaan domestik tumbuh 6-9 persen, tapi karena ekspor melambat, net-ekspor memangkas pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 3 sampai 3,5 persen. Pada semester pertama 2002 ekspor meningkat kembali sehingga pertumbuhan ekonomi bisa naik dari pertumbuhan kuartalan 1,6 persen kuartal IV/2001 menjadi berturut-turut 2,2 dan 3,5 persen dua kuartal berikutnya.

Melihat perkembangan terakhir, belum bisa dipastikan apakah risiko ini harga yang pantas kita bayar atau tidak. Kini, ekonomi Amerika Serikat kembali panas dingin, sementara ekonomi Jepang tetap terkapar. Kalau ekonomi dunia memburuk kembali, dengan kebijakan RAPBN 2003 yang cenderung kontraktif, kita mungkin akan benar-benar kesulitan.

Penurunan investasi pemerintah juga sulit dimengerti. Menurut Human Development Index 2002 yang baru saja dipublikasikan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), kualitas pembangunan manusia Indonesia sangat rendah. Secara umum, dilihat dari tingkat kelayakan hidup, tingkat harapan hidup, dan kualitas sumber daya manusia, manusia Indonesia berada pada posisi paling buncit di antara negara-negara ASEAN, bahkan lebih rendah dari Vietnam.

Pemerintah sebaiknya lebih realistis. Pertama, target penurunan defisit dari 3,7 persen pada tahun 2000 jadi 2,5 persen tahun ini yang kemudian dipangkas lagi menjadi 1,3 persen pada 2003 harga yang sangat mahal kalau kemudian pemerintah tidak secara signifikan meningkatkan investasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Jangankan untuk mengejar ketertinggalan kita dari Malaysia atau Thailand, untuk menjaga yang kita punya sekarang dan mempertahankan jarak dengan mereka saja pun mungkin akan sulit.

Kedua, kalau kemudian dalam empat bulan ke depan ekonomi dunia 2003 diperkirakan akan melambat kembali, pemerintah juga sebaiknya tahu diri untuk tidak menurunkan target defisit secara drastis. Perlambatan pertumbuhan menjadi 4 persen tahun depan mungkin harga yang pantas untuk memenuhi tuntutan pengurangan utang oleh masyarakat. Tetapi kita tidak bisa menerima kalau pertumbuhan ekonomi terpangkas kembali 3 persen seperti tahun lalu. Konsekuensi pertumbuhan rendah beberapa tahun berturut-turut pada pengangguran akan sangat besar.

Ketiga, ruang perbaikan anggaran juga sebenarnya masih terbuka. Target penerimaan laba BUMN, misalnya terlalu konservatif. Ketika pemerintah optimis ekonomi tumbuh lebih tinggi, pemerintah justru pesimis pada kinerja BUMN. Target penerimaan sumber daya alam juga masih mungkin sekali bisa dinaikkan. Sedikit peningkatan utang luar negeri juga sebenarnya masuk akal dengan menaikkan target defisit menjadi 1,5-3 persen.

Di luar itu, kita cuma bisa berharap anggaran pemerintah daerah yang dibiayai penerimaan asli daerah lebih ekspansif sehingga bisa mengompensasi kontraksi APBN. Apalagi, selama dua tahun terakhir, anggaran pemerintah daerah banyak menyangga dampak negatif kontraksi APBN. Sekalipun APBN cenderung kontraktif, realisasi pengeluaran pemerintah secara keseluruhan tetap meningkat, kadang-kadang bahkan jadi penyumbang pertumbuhan.

Berdoalah untuk dunia. Semoga ekonomi dunia kembali membaik sehingga kinerja net-ekspor kita terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2003 yang lebih tinggi menjadi kenyataan.*