kompetisi basa-basi

Koran Tempo 09/08/2002. Bicara lewat telepon, suara ayah saya yang tinggal di sebuah kota kecil di Mandailing, Sumatra Utara, mirip suara robot. Percakapan pun sering terputus, tertutupi desis dan bunyi mendecit menusuk gendang telinga. Ini belum semuanya. Telepon sangat susah tersambung; sering perlu redial belasan kali. Tentu, bersabar wajib hukumnya.

Penyebabnya? Sentral telepon di sana menggunakan peralatan tua yang teknologinya sudah uzur dan kinerjanya tidak sempurna lagi. Lalu, redial belasan kali? Sederhana saja: untuk melayani seribu lebih kepala keluarga, katanya, Telkom memasang hanya beberapa lini telepon antarkota.

Bagaimanapun, orang kampung saya termasuk beruntung. Puluhan juta keluarga Indonesia lainnya hanya bisa bermimpi punya telepon di rumah; tidak hanya untuk satu atau dua tahun, tapi mungkin sampai belasan tahun mendatang. Saat ini, untuk setiap seratus orang Indonesia tersedia kurang dari empat satuan sambungan telepon (SST), rasio telepon penduduk yang memalukan untuk dibandingkan dengan, misalnya, Malaysia atau Thailand.

Semua ini akan segera berubah, atau tepatnya itu yang dijanjikan pemerintah. Mulai 1 Agustus 2002, era baru telekomunikasi Indonesia dimulai: pemerintah mempercepat penghentian hak eksklusif telekomunikasi Telkom dan Indosat. Telkom yang sebelumnya satu-satunya penyedia telepon lokal akan ditantang Indosat. Keduanya disebut-sebut sebagai duopoli yang akan meningkatkan kompetisi telepon di Indonesia. Tahun depan, giliran jasa sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan sambungan langsung internasional (SLI) yang akan dibebaskan untuk keduanya.

Apakah jutaan keluarga yang ingin memasang telepon tetap boleh berharap banyak dari perubahan monopoli ke duopoli ini? Apakah tarif akan lebih murah dan pelayanan lebih baik?

Sayangnya, untuk semua pertanyaan ini, jawabannya sama sekali tidak.

Tarif, misalnya. Secara teoretis, perubahan dari monopoli ke duopoli bisa mendorong perang harga yang memangkas tarif 25-50 persen. Apalagi, tarif SLJJ Telkom dan SLI Indosat termasuk yang termahal di dunia. Masalahnya, Telkom dan Indosat mau perang harga bagaimana. Saat ini, pemerintah yang menentukan semua tarif telepon dan, dalam waktu dekat, mustahil pemerintah akan mengubah kebijakan tarif ini secara radikal.

Bagaimana dengan perluasan jaringan telepon? Sejak awal, Indosat sudah buka kartu, tidak akan mampu memenuhi target pemerintah memasang 1,4 juta SST baru sampai 2004. Dalam jangka pendek, Indosat cuma beroperasi di Jakarta dan Surabaya. Setelah itu pun hanya di beberapa kota yang memiliki sentral utama SLI Indosat, seperti Medan dan Batam. Orang kampung saya, dan jutaan keluarga tanpa telepon di pelosok, berada di luar radar Indosat.

Peningkatan pelayanan dan kualitas? Kalaupun ada, minimal. Wilayah operasi dan kemampuan pembangunan SST Indosat sangat terbatas; sementara ini targetnya hanya 13 ribu SST di Jakarta dan 7.000 SST di Surabaya. Di samping itu, segmen pasar yang dibidik Indosat cuma pasar perusahaan. Untuk sementara, Telkom tetap berjaya bagaimanapun kualitas dan pelayanannya. Pelanggan Telkom rumah tangga hanya punya dua pilihan: Telkom atau Telkom.

Di atas semua itu, perubahan monopoli ke duopoli tidak memperkuat struktur industri telekomunikasi Indonesia. Sekalipun pemain telepon tetap ada dua, sehingga bisa disebut duopoli, struktur pasar industri telekomunikasi masih jauh dari kategori duopoli murni. Lebih tepatnya, struktur pasar yang tercipta adalah duopoli dengan Telkom sebagai perusahaan pemimpin yang sangat dominan dan Indosat sebagai perusahan pengikut yang jinak pada pemimpinnya.

Apalagi, menggunakan definisi duopoli secara ketat, sebenarnya Telkom-Indosat tidak bisa dibilang duopoli karena pemilik keduanya sama-sama pemerintah. Konsekuensinya, karakter dan kinerja industri telekomunikasi--harga, strategi ekspansi, kualitas, dan pelayanannya--akan lebih mirip monopoli daripada duopoli.

Di samping itu, duopoli sendiri bukan struktur industri yang pantas dibanggakan. Duopoli murni tentu lebih baik dari monopoli, tapi sangat buruk dibanding kompetisi. Apalagi, teknologi industri telekomunikasi berubah sangat cepat dan makin lama makin kompetitif. Pembatasan pemain secara ketat seperti yang dilakukan pemerintah akan mengganggu kompetisi dan menghambat peluang pemanfaatan teknologi terbaru oleh perusahaan pemula.

Misalnya, bandingkan kompetisi industri telekomunikasi Indonesia dengan kompetisi di Amerika Serikat. Waktu tinggal di sana beberapa tahun lalu, saya pernah jadi "rebutan" AT&T dan MCI, dua operator telepon SLJJ dan SLI terbesar AS. Awalnya, saya memilih AT&T dengan program promosi SLI ke Indonesia sekitar 70 sen per menit. Ketika program promosi berakhir, tarifnya naik jadi 120-an sen per menit, tarif yang terlalu mahal buat mahasiswa berkantong cekak seperti saya.

Tapi, untungnya, beberapa minggu kemudian, agen MCI menelepon saya, menawarkan tarif 50-an sen per menit. Sebagai tanda terima kasih, dia juga memberikan cek US$ 100 kalau saya pindah ke MCI. Dengan senang hati, saya uangkan ceknya dan saya pun jadi pelanggan MCI.

Percaya atau tidak, beberapa minggu kemudian, agen AT&T menawarkan tarif yang lebih murah lagi dan cek US$ 100 kalau saya kembali ke AT&T. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Begitu seterusnya, saya dipinang bergantian sampai empat kali. Akhirnya, saya mendapat tarif telepon ke Indonesia 30-an sen per menit dan rekening saya di bank bertambah US$ 400.

Setelah itu, pinangan berhenti. Mungkin karena 30-an sen per menit tarif terendah mereka. Mungkin juga karena saya tidak menggunakan AT&T atau MCI lagi sekalipun tetap jadi pelanggan. Waktu itu, saya baru mengenal VoIP, jasa telepon lewat jaringan internet, yang tarifnya hanya belasan sen per menit. AT&T dan MCI jelas tidak sanggup bersaing dengan teknologi semurah ini.

Seperti Anda lihat, kalau diizinkan bekerja, kompetisi menawarkan sesuatu yang indah bagi konsumen: harga lebih murah, kualitas lebih tinggi, atau pelayanan lebih baik. Apakah duopoli Telkom-Indosat akan memberi kemewahan kompetisi seperti yang dinikmati konsumen telepon AS pada konsumen Indonesia? Mungkin, sedikit cita rasanya pun tidak.

Kebijakan mengubah monopoli jadi duopoli sudah tepat arah, tapi sama sekali tidak cukup karena hanya menciptakan kompetisi basa-basi. Pemerintah juga terlalu terfokus pada perhitungan interkoneksi dan kompensasi penghentian dini hak eksklusif Telkom dan Indosat.

Lebih dari itu, sudah saatnya pemerintah membuang sikap terlalu protektifnya pada keduanya, mengubah cetak biru industri telekomunikasi sehingga lebih terbuka pada kompetisi, dan menempatkan konsumen sebagai stakeholder paling penting industri telekomunikasi Indonesia.*