peringkat indonesia di pentas dunia

Koran Tempo 21/10/2002. Mencari Indonesia di Human Development Report 2002, yang beberapa waktu lalu dipublikasikan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), kita perlu menyusuri tabel indeks dari atas ke bawah, baris demi baris, terus ke bawah, dan ke bawah lagi.

Terpesona campur iri pada Swedia, Amerika Serikat, Jepang, atau Singapura yang bersinar terang di puncak dunia; berjingkat-jingkat tak percaya melewati negara tetangga Malaysia dan Thailand di bagian atas kelompok "perkembangan manusia berkualitas menengah", tersipu malu menyusuri Filipina, Cina, dan bahkan Vietnam; akhirnya kita temukan juga Indonesia pada peringkat 110 dari 173 negara di dunia.

Bukan peringkat yang pantas dibanggakan, tapi suka atau tidak, itulah prestasi bangsa ini. Dibanding Singapura pada peringkat ke-25, kita bukan apa-apa. Pendapatan per kapita Indonesia yang berdaya beli US$ 3.043 (pada kurs purchasing power parity), misalnya, hanya secuil dibanding Singapura yang US$ 23.356. Kita dan saudara sekaum Malaysia, pada peringkat ke-59 dengan pendapatan per kapita tiga kali Indonesia, pun sudah tak sekelas. Thailand dan Filipina juga lebih maju pada peringkat ke-70-an dengan pendapatan per kapita berturut-turut 2 dan 1,3 kali Indonesia. Di antara negara ASEAN, peringkat Indonesia paling buncit, bahkan lebih rendah dari Vietnam.

Pendapatan per kapita tentu bukan segalanya. Itu sebabnya, untuk menghitung indeks ini, UNDP juga menggunakan indikator kesejahteraan lain. Akan tetapi, praktis dari sisi mana pun kita lihat, posisi Indonesia tetap buruk.

Harapan hidup orang Indonesia pada waktu lahir, misalnya, hanya sekitar 66 tahun. Orang Singapura boleh berharap hidup 12 tahun lebih lama, sedangkan orang Malaysia dan Thailand berturut-turut 6 dan 4 tahun. Hampir 50 dari 1.000 anak Indonesia yang baru lahir tidak akan bertahan sampai umur 5 tahun; bandingkan dengan tingkat kematian di bawah usia lima tahun di Malaysia dan Thailand yang berturut-turut 9 dan 29. Tingkat kematian ibu Indonesia 380 setiap 100 ribu kelahiran hidup, sangat tinggi dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang hanya sekitar 40-an. Lebih kontras lagi, angka untuk Singapura hanya 6.

Penyebabnya? Kualitas kesehatan di Indonesia, sekalipun cenderung meningkat, masih sangat rendah. Hanya sekitar 60-70 persen orang Indonesia yang memiliki akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Penyakit menular yang sebenarnya bisa dicegah dan disembuhkan pun masih merajalela. Tenaga medis sangat terbatas. Dokter di Indonesia, misalnya, hanya ada 6 untuk 100 ribu penduduk, sedangkan di Singapura, Malaysia, dan Thailand berturut-turut tersedia 163, 66, dan 24 dokter.

Dengan keterbatasan anggaran pemerintah saat ini, komitmen pemerintah pada peningkatan kesehatan masyarakat juga sulit diharapkan. Pengeluaran pembangunan kesehatan Indonesia saat ini kurang dari satu persen Produk Domestik Bruto. Sementara itu, pengeluaran kesehatan per kapita oleh masyarakat hanya berdaya beli US$ 8; bandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang berturut-turut US$ 678, 81, dan 112 per kapita

Pendidikan di Indonesia juga lebih terbelakang. Tingkat melek huruf orang dewasa Indonesia memang cukup tinggi, sekitar 87 persen; sebanding dengan Singapura yang 92 persen. Begitu juga dengan tingkat partisipasi pendidikan dasar yang hampir 100 persen. Akan tetapi, tingkat partisipasi sekolah menengah jatuh hingga tinggal setengahnya. Kemampuan masyarakat untuk membeli informasi lewat buku, surat kabar, maupun internet juga sangat terbatas. Pendidikan tinggi adalah barang mewah yang hanya bisa dinikmati segelintir masyarakat Indonesia.

Tentu bukan berarti Indonesia hanya berjalan di tempat selama ini. Sejak dekade '70-an, ekonomi Indonesia tumbuh cukup tinggi untuk negara berkembang, 6-7 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi ini, kualitas manusia Indonesia juga telah meningkat.

Pada 1975, nilai Human Development Index Indonesia hanya 0,469 dengan skala 0 terburuk dan 1 terbaik. Sejak itu, indeks Indonesia terus meningkat hingga mencapai 0,664 pada 1995 dan 0,684 pada 2000. Sejalan dengan perkembangan indeks ini, indikator kesejahteraan seperti pendapatan per kapita, tingkat harapan hidup, melek huruf, dan partisipasi sekolah pun terus meningkat. Tingkat harapan hidup pada waktu lahir, misalnya, tahun 1970-an hanya 49 tahun, sedangkan anak-anak Indonesia yang lahir sekarang bisa berharap hidup 17 tahun lebih lama.

Kecepatan peningkatan pembangunan manusia Indonesia juga sebenarnya tidak kalah jauh dari tetangga kita, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, atau bahkan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kecuali periode 1998-2000, cukup tinggi untuk ukuran Asia Timur. Hanya saja, karena sejak awal posisi Indonesia memang sudah lebih rendah, saat ini Indonesia juga tetap lebih rendah.

Masalahnya kita tidak mampu berlari lebih kencang lagi, lebih cepat dari Malaysia atau Thailand. Apalagi resesi ekonomi pada 1998 yang memangkas ekonomi lebih dari 13 persen menghapus sebagian kemajuan yang sebelumnya telah kita raih dengan susah payah. Akibatnya, tidak hanya Thailand atau Malaysia yang makin sulit terkejar, negara tak terkena krisis seperti Cina dan Vietnam juga makin jauh melampaui kita.

Di masa lalu, institusi pasar dan pendukungnya telah memberikan pertumbuhan 6-7 persen per tahun yang cukup tinggi untuk ukuran negara berkembang, tapi ternyata belum cukup untuk mengejar ketertinggalan kita. Untuk bisa mengejar Malaysia, Thailand, atau Korea Selatan, pertumbuhan yang lebih tinggi satu atau dua ratus basis poin wajib hukumnya.

Kalau kita bicara pertumbuhan jangka panjang, kita perlu melihat lebih jauh kebijakan industri, fiskal, atau moneter yang lebih berdampak jangka pendek. Kuncinya hanya satu: institusi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih kuat. Dunia bisnis membutuhkan sistem politik yang lebih stabil, sistem hukum yang kuat dan adil, hak properti yang terjamin, sistem kompetisi yang efisien, kerangka regulasi yang lebih pasti dan transparan, otoritas fiskal dan moneter yang kredibel, serta pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di tengah keriuhan politik dan segala intrik kekerasannya, mustahil dunia kewirausahaan di Indonesia menjamur lebih cepat untuk melahirkan wirausahawan muda yang berkompetisi lebih keras membuktikan kejeniusan ide bisnis masing-masing. Tanpa kerangka regulasi yang transparan, mustahil investasi akan melonjak, teknologi lebih berkembang, dan produktivitas tenaga kerja lebih cepat meningkat.

Tanpa perbaikan kebijakan dan program pendidikan serta kesehatan masyarakat, tidak mungkin industri mendapat pasokan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Tanpa reformasi radikal sistem pemerintahan, mustahil pemerintah mampu menjadi regulator yang ramah pada dunia bisnis serta penyedia jasa publik dan infrastruktur yang efisien.

Intinya, tanpa perbaikan kualitas institusi pasar dan pendukungnya, mustahil roda ekonomi akan berputar lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dan kualitas hidup manusia Indonesia lebih cepat meningkat.

Sayangnya, perbaikan institusi tidak mudah dan sering tidak populer. Sampai sekarang, tampaknya ini juga belum menjadi prioritas pemerintah. Sementara itu, dua tahun terakhir, ekonomi hanya tumbuh 3-4 persen. Jangankan bicara pertumbuhan 8 atau 9 persen, kita hanya bisa bertanya-tanya entah kapan Indonesia kembali pada pertumbuhan 6-7 persen seperti sebelum resesi.

Negara tetangga Malaysia atau Thailand sedang melaju dua atau tiga kayuh di depan. Satu hal yang pasti, kalau kita tidak segera bangkit dan bekerja keras, anak cucu kita di masa depan akan makin jauh tertinggal.*