tolong, cetaklah lebih banyak uang

Koran Tempo 21/11/2002. Ah, lega rasanya mendengar ekonomi Indonesia masih mungkin berlari lebih kencang.

Menurut siaran pers Biro Pusat Statistik akhir minggu lalu, ekonomi kuartal ketiga 2002 tumbuh hampir 4 persen, lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Setelah tumbuh hanya 3,32 persen tahun lalu, pertumbuhan 3,5 persen tahun ini sudah dalam jangkauan. Dengan sedikit keberuntungan, dampak jangka pendek pengeboman Bali akan bisa diakomodasi oleh konsumsi swasta dan ekspor sehingga angka pertumbuhan ekonomi 2002 masih mungkin 0,1 atau 0,2 persen lebih tinggi (lihat Rasyad A. Parinduri, Koran Tempo, 12/11/2002).

Lebih melegakan lagi, pemerintah akhirnya berubah pikiran dengan menambah stimulus fiskal lebih besar lagi, dari sekitar Rp 6 triliun pada revisi RAPBN 2003 yang diumumkan awal bulan ini menjadi belasan triliun. Artinya, ekonomi Indonesia pada 2003 mungkin sekali tumbuh lebih dari 4 persen seperti ditargetkan saat ini.

Sekarang "bola" nasib ekonomi berada di kaki Bank Indonesia. BI bisa menendang bola langsung ke kotak penalti, memanfaatkan manuver fiskal pemerintah, mengirimkan Indonesia lebih cepat ke pertumbuhan tinggi 6-7 persen seperti sebelum resesi. Tapi, kalau BI lebih mementingkan konsolidasi, BI juga bisa menendang bola kembali ke belakang untuk berjaga-jaga kalau-kalau inflasi kembali mengancam sekalipun ongkosnya harus dibayar dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Sayangnya, BI tampaknya terlalu hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga inflasi sehingga cenderung memilih langkah yang kedua. Akibatnya, sampai sekarang, BI masih tetap mengambil kebijakan moneter yang cenderung ketat. Padahal, kondisi moneter saat ini sudah lebih baik dibanding awal tahun dan berbagai variabel moneter juga tidak mengindikasikan sinyal yang membahayakan.

Inflasi, misalnya, sudah cenderung turun, terutama setelah penguatan kurs rupiah dari sekitar Rp 10.500 menjadi Rp 9.000 per dolar AS sepanjang tahun ini. Sampai bulan Oktober, inflasi tahun kalender masih 6,7 persen. Inflasi tahunan memang masih double digit, sekitar 10,3 persen, tapi sudah jauh lebih rendah dibanding inflasi tahunan Februari lalu yang lebih dari 15 persen.

Kurs rupiah juga terus menguat. Setelah melemah ke sekitar Rp 9.400 per dolar AS sesudah pengeboman Bali--karena cadangan devisa yang cukup besar, perkembangan mata uang regional yang menguntungkan, serta pasar yang tampaknya lebih berpengalaman dan dewasa--rupiah menguat kembali ke Rp 9.200 hanya dalam satu minggu. Pada pembukaan pasar minggu ini, rupiah bahkan sempat diuji melewati batas psikologis Rp 9.000 per dolar AS.

Suku bunga (nominal) juga sudah turun sejalan dengan penurunan ekspektasi inflasi. Dimotori penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia lebih dari 4,5 persen ke sekitar 13 persen saat ini, suku bunga kredit juga sudah mulai turun. Sekalipun mungkin suku bunga kredit riil (suku bunga nominal dikurangi ekspektasi inflasi) belum banyak berubah, penyaluran kredit perbankan terus meningkat. Dibandingkan dengan kuartal kedua 2002, posisi kredit perbankan pada kuartal ketiga naik 5,5 persen senilai Rp 20 triliun.

Masalahnya, sekalipun kondisi moneter terus membaik, sampai sekarang BI masih membatasi pasok uang yang beredar di masyarakat. Pertumbuhan pasok uang (M1) di Indonesia yang secara historis sekitar 17-19 persen per tahun dipangkas sejak akhir tahun lalu hingga hanya 9-10 persen saat ini. Secara riil, jumlah uang beredar bahkan cenderung menurun.

Padahal, ruang ekspansi pasok uang sebenarnya masih cukup luas. Pada Oktober lalu, posisi uang primer--besaran uang yang paling bisa dikendalikan oleh BI--hanya sekitar Rp 120 triliun, jauh lebih rendah dari target indikatif yang telah disepakati dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Dampak pembatasan ekspansi uang ini bisa sangat tragis. Kalau uang yang beredar terlalu sedikit, perkembangan transaksi ekonomi bisa terhambat. Seperti mesin yang kekurangan oli, mesin ekonomi akan kepanasan dan tersendat-sendat. Kalau terlalu lama, ekonomi bahkan bisa jebol. Pasok uang yang terbatas akan kembali menaikkan suku bunga riil, menurunkan investasi, mengurangi penciptaan lapangan kerja, menurunkan keuntungan perusahaan, dan memperlambat ekspansi ekonomi.

Pembatasan pasok uang secara drastis untuk mencapai target penurunan inflasi BI juga terlalu ambisius dan tidak realistis. Terlalu ambisius karena, secara historis, inflasi di Indonesia sebenarnya cenderung moderat. Sejak 1970-an, inflasi 10 persen per tahun bukan hal yang aneh. Apalagi inflasi yang lebih tinggi dari 10 persen akhir-akhir ini hanya sementara akibat ekspektasi inflasi yang masih tinggi, depresiasi kurs beberapa waktu lalu, serta kenaikan harga minyak dan listrik akibat pengurangan subsidi.

Tidak realistis karena kebijakan moneter hanya bisa mempengaruhi harga dalam waktu yang lama, mungkin 5-10 tahun. Hampir mustahil bagi BI menurunkan inflasi ke 6-7 persen dalam dua atau tiga tahun mendatang seperti diamanatkan DPR. Kalau BI tetap bersikeras menahan ekspansi pasok uang, bukan hanya target penurunan inflasi yang tidak akan tercapai, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi pun potensial terhambat.

Jadi, BI, dengan segala hormat, tolong segera naikkan persneling mesin percetakan uang negara. Pemerintah akan melakukan terobosan indah dengan stimulus fiskal yang lebih besar, siap memacu pertumbuhan ke pertumbuhan tinggi seperti sebelum resesi. Sambutlah langkah ini dengan mencetak lebih banyak uang. Biarkanlah uang yang lebih banyak itu melumasi ekonomi sehingga roda ekonomi bisa berputar lebih cepat, masyarakat tetap rajin berbelanja, dan konsumsi swasta tetap mampu mengusung pertumbuhan ekonomi 2003.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, akan lebih mudah bagi BI untuk menurunkan inflasi dalam jangka menengah. Karena masyarakat akan lebih mampu menanggung biaya perlambatan ekonominya, kebijakan ini juga akan lebih populer. Yang pasti, karena lebih akomodatif pada usaha pengurangan tingkat pengangguran saat ini, peningkatan ekspansi pasok uang setidaknya ke 15-16 persen per tahun juga akan lebih bertanggung jawab.*