menebus harga kekecewaan rakyat

Koran Tempo 13/01/2003. Seharusnya tak ada kejutan. Semua orang sudah tahu subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan telepon telah dan akan dikurangi secara bertahap. Pak Bolot dan kawan-kawan pun tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat tentang ini. Mereka juga terus menekankan bahwa pemerintah menyediakan dana kompensasi penghapusan subsidi bagi orang miskin.

Satu-satunya kejutan yang tersisa hanyalah, ternyata, kenaikan harga ini begitu mengejutkan.

Bagaimana tidak. Langkah ini sebenarnya sudah direncanakan dari dulu dan telah menjadi kesepakatan politik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kenaikan tarif listrik pada 2003 telah diputuskan 6 persen setiap tiga bulan sekali. Peningkatan tarif listrik 15 persen adalah tahap kedua dari rencana kebijakan harga listrik pada 2002-2004. Kenaikan harga BBM adalah konsekuensi kebijakan harga yang mengaitkan harga BBM domestik dengan harga dunia.

Sosialisasi kebijakan yang tidak populer ini pun tidak kurang semarak. Alhasil, sebagian besar masyarakat tampaknya sudah paham bahwa subsidi BBM terutama dinikmati orang kaya, atau setengah kaya. Orang miskin tentu tidak punya mobil; kalau punya mobil, bukan orang miskin lagi namanya.

Begitu juga dengan telepon dan listrik. Telepon masih menjadi mainan orang kaya. Saat ini, untuk setiap seratus orang Indonesia hanya tersedia kurang dari empat satuan sambungan telepon. Telah cukup banyak orang miskin yang menggunakan listrik, tapi tarif listrik berdaya 450 watt saat ini tidak dinaikkan.

Banyak orang tahu Indonesia akan mengalami krisis listrik dalam beberapa tahun mendatang kalau pemodal tidak tertarik membangun pembangkit listrik baru. Jaringan telepon hanya menjangkau kota-kota utama, sedangkan belasan juta keluarga Indonesia lainnya hanya bisa bermimpi punya telepon di rumahnya. Penonton televisi juga mendengar harga minyak dunia meningkat tajam karena Amerika Serikat begitu bernafsu menyerang Irak dan Venezuela dilanda pemogokan nasional.

Alasan utama penghapusan subsidi--untuk menambal defisit anggaran pemerintah dan mengurangi distorsi ekonomi--tampaknya sudah dipahami secara luas. Dengan memotong subsidi secara bertahap saja pemerintah masih megap-megap menutupi kekurangannya, bagaimana kalau kemudian langkah penghematan ini ditunda-tunda. Distorsi akibat subsidi seperti penimbunan dan penyeludupan minyak atau pencurian dan pemborosan listrik juga bukan barang baru lagi.

Kita juga tidak sekadar tahu, tapi sudah sama-sama mengalami sendiri bahwa dampak kenaikan harga tersebut pada inflasi tidak begitu besar. Peningkatan harga BBM, tarif telepon dan listrik tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Jadi, dampaknya pada inflasi 2003 diperkirakan akan sama saja dengan tahun lalu, paling 1-2 persen. Kalau pada 2002 inflasi "hanya" 10,03 persen, masyarakat sebetulnya tidak perlu khawatir inflasi 2003 akan melonjak secara drastis puluhan persen seperti pada 1998. Apalagi secara historis, inflasi 10 persen di Indonesia bisa dikatakan normal.

Di atas semua itu, seperti kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, orang miskin sebenarnya diuntungkan dengan kebijakan ini. Mereka akan menerima dana kompensasi pengurangan subsidi BBM dalam bentuk bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan senilai Rp 3,1 triliun. Baru-baru ini, dana ini bahkan direncanakan akan dinaikkan menjadi Rp 4 triliun. Setidaknya, dampak kenaikan harga energi yang akan memicu kenaikan barang-barang kebutuhan pokok pada kesejahteraan mereka bisa diperkecil.

Lalu, apa sebenarnya penyebab penolakan masyarakat?

Sebagian orang menunjuk kenaikan harga secara serentak sebagai biang kerok. Tapi, saya kira sulit mengatakan bahwa inilah penyebab utamanya. Paling jauh, kenaikan serentak itu hanya katalis yang memicu kegusaran masyarakat.

Saya duga, penyebab kekacauan ini lebih mendasar, yaitu kegagalan pemerintah memenangkan hati masyarakat.

Sebenarnya masyarakat bersedia menanggung biaya reformasi karena mereka menginginkannya. Tapi mereka sangat kecewa karena ternyata hanya mereka yang disuruh menanggung semua beban itu. Mereka mungkin bertanya-tanya: mengapa penjahat dan koruptor yang membuat Indonesia terperosok ke jurang resesi masih bisa berlenggang kangkung? Mengapa masih banyak pejabat yang tak malu bermewah-mewah? Mengapa PLN masih penuh dengan kebocoran dan ketidakefisienan? Mengapa Telkom yang untung terus itu masih harus disuapi dengan tarif yang lebih tinggi? Mengapa ini? Mengapa itu?

Mereka tidak mendengar pemerintah bekerja keras untuk itu. Mereka juga tidak melihatnya. Lalu, mengapa mereka harus berdiam diri?

Tentu, melihat respons negatif masyarakat ini, pemerintah juga tidak boleh mundur dan membatalkan kebijakan ini. Pengunduran pengurangan subsidi hanya akan memberi stempel buruk pada gerakan peningkatan efisiensi ekonomi yang dengan susah payah dibangun selama ini. Pembatalan kenaikan harga juga berarti hanya menunda masalah yang di masa depan mungkin akan jauh lebih sulit diatasi.

Hanya saja, konsekuensinya, pemerintah harus memenangkan kembali hati masyarakat.

Silakan pemerintah jalan terus, naikkanlah harga BBM, listrik, dan telepon; tapi jelaskan seterang-terangnya kepada masyarakat bahwa penghapusan subsidi ini memang diperlukan dan sama sekali tidak merugikan orang miskin. Bahkan orang miskin sebenarnya diuntungkan karena penyaluran subsidi lebih terarah pada yang benar-benar membutuhkannya. Paparkan untuk apa saja empat triliun tersebut digunakan, dan berikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memantau pelaksanaannya.

Katakan kepada mereka bahwa mulai sekarang, pemerintah akan sangat serius memberantas korupsi di pemerintahan. Pemerintah juga akan lebih giat menggali sumber penerimaan alternatif yang bisa menutupi sebagian defisit anggaran. Telkom dan PLN akan dipaksa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanannya. Dari waktu ke waktu, masyarakat akan diberi tahu perkembangan kinerja keduanya.

Tentu ini belum cukup kalau tidak disertai langkah nyata pemerintah. Memang sulit mengubah dunia dalam satu malam, tapi setidaknya pemerintah bisa menunjukkan komitmen tersebut secara riil dan masyarakat pun bisa berharap hasilnya akan segera terasa.

Mungkin hanya dengan begitu pemerintah bisa menebus kekecewaan masyarakat.

Kalau ini pun tidak bisa diharapkan--sebelum demonstrasi menjadi tak terkendali, atau mahasiswa capek sendiri--kita hanya bisa berdoa semoga Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak berhasil memompa tambahan minyak ke pasar dunia, Venezuela kembali tenang, dan Bush cukup sabar meladeni Saddam.

Sayangnya, ketiganya bukan taruhan yang menarik.*