selera gubernur bi baru

Koran Tempo 24/02/2003. Semua orang sudah membeberkan kriteria masing-masing: calon Gubernur Bank Indonesia harus profesional, bersih, diterima pasar, dan sederet persyaratan lainnya. Presiden Megawati pun sudah mengumumkan pilihannya. Cuma, ada satu hal yang tampaknya dilupakan banyak orang: selera sang gubernur.

Urusan selera ini bukan persoalan sepele. Gubernur bank sentral orang yang sangat berkuasa, mungkin lebih berkuasa dibanding presiden dalam pengelolaan makroekonomi. Presiden memang punya Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang juga bisa menentukan nasib ekonomi, tapi pemerintah sering harus bersusah-payah, berbulan-bulan menyusun dan memperbaikinya, hanya untuk mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Apalagi pundi-pundi pemerintah sangat terbatas, karena harus membayar utang maupun karena pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jangan berpikir menggerakkan ekonomi dengan APBN yang sangat ekspansif, untuk menutupi pengeluaran wajib saja masih megap-megap.

Sebaliknya, Gubernur BI tinggal angkat telepon, pimpin rapat dewan gubernur, perlambat ekspansi pasok uang, naikkan suku bunga, dan dalam beberapa kuartal ekspansi ekonomi bisa melambat beberapa basis poin dan ekonomi kehilangan ratusan ribu lapangan pekerjaan.

Itu sebabnya, kita harus peduli apa selera gubernur baru, apa "mazhab" ilmu ekonomi yang dianutnya. Tak ada orang yang menginginkan gubernur berselera buruk menentukan siapa yang tetap bekerja dan siapa yang harus minggir ke bangku pengangguran.

Di seluruh dunia, gubernur bank sentral menentukan haru biru ekonomi. Alan Greenspan, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, misalnya, dianggap bertanggung jawab pada resesi ekonomi AS pada 1990-1991 lalu. Orang yang sama kemudian dipuja-puji setinggi langit ketika ekonomi AS ekspansi sangat cepat pada akhir 1990-an, sebelum kemudian dikritik sebagai kurang sigap ketika ekonomi AS sempat resesi dua tahun lalu dan masih melambat sampai saat ini.

Dengar apa kata Junichiro Koizumi, Perdana Menteri Jepang, tentang calon gubernur bank sentral Jepang yang baru. Katanya, dia akan memilih orang yang bekerja keras membasmi deflasi, lebih keras dari gubernur saat ini, yang menurut banyak orang, kurang berbuat banyak mengatasi deflasi berkepanjangan.

Sudah lama ekonomi Jepang terbelit deflasi dan stagnasi ekonomi. Orang berselera sangat antiinflasi adalah orang yang paling tidak dibutuhkan Jepang saat ini. Tentu menunjuk orang yang sangat benci deflasi tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah karena deflasi saat ini mungkin juga disebabkan hambatan struktural ekonomi. Tapi, setidaknya, Jepang lebih bisa berharap pada gubernur yang sangat tidak menyukai deflasi daripada yang sangat benci inflasi.

Lalu, gubernur berselera seperti apa yang kita cari? Mari kita lihat apa kebutuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Ekspansi ekonomi Indonesia dua tahun terakhir relatif rendah: sekitar 3,5 persen per tahun dan belum kembali ke pertumbuhan tinggi 6-7 persen seperti sebelum resesi. Pertumbuhan yang rendah ini terutama karena kinerja ekspor-impor yang buruk sebagai konsekuensi perlambatan ekonomi dunia. Sebaliknya, permintaan domestik masih tumbuh cukup tinggi, 5-6 persen per tahun.

Selama pemerintahan Orde Baru, BI telah lebih hati-hati mengelola pasok uang sehingga inflasi di Indonesia bukan masalah besar. Sejak pertengahan 1960-an, hanya sekali inflasi melonjak tinggi puluhan persen, yaitu pada 1998 lalu. Selebihnya, inflasi biasanya bertengger pada tingkat 10 persen per tahun.

Memang masih perlu ditekan lebih rendah lagi, tapi kita tidak punya sejarah inflasi ratusan persen secara berkepanjangan seperti terjadi di banyak negara Amerika Selatan.

Rupiah sudah mulai stabil, tapi belum saatnya kita bersulang karena serangan terhadap rupiah sewaktu-waktu bisa terjadi lagi. BI masih perlu memandu pasar, mencegahnya terjun bebas tanpa kendali. Sistem devisa mengambang harus dipertahankan, tapi perlu dilengkapi dengan aturan transaksi tambahan untuk membatasi spekulasi segelintir pemodal.

Ekonomi Indonesia potensial tumbuh lebih tinggi, inflasi moderat tapi perlu ditekan secara bertahap, dan rupiah harus dilindungi dari serangan spekulan.

Untuk itu, kita membutuhkan gubernur yang tidak suka pada inflasi, tapi tidak membencinya secara membabi buta. Dia juga harus bukan fanatik rezim devisa bebas.

Selera antiinflasi diperlukan supaya gubernur baru terus menekan inflasi ke tingkat 3-5 persen per tahun; tidak membabi buta dibutuhkan supaya inflasi diturunkan hanya secara bertahap dalam jangka panjang, lima sampai sepuluh tahun ke depan. Jangan sampai gubernur baru sekadar pemimpi yang berharap inflasi bisa dipangkas secara drastis hanya dalam hitungan beberapa tahun.

Kebijakan moneter biasanya baru mulai mempengaruhi harga dalam jangka 3-5 tahun. Apalagi inflasi sekitar 10 persen saat ini sebagian karena masalah struktural ekonomi Indonesia yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan moneter. Jadi, kalau kita masih ingin melihat kebijakan moneter tetap mengakomodasi potensi pertumbuhan ekonomi, hampir mustahil kalau kita berharap inflasi bisa ditekan menjadi 6 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Kalau Gubernur BI kemudian memaksa dengan pengetatan moneter berlebihan, kita harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Bukan hanya potensi pertumbuhan yang terpangkas, inflasi rendah juga mungkin tidak akan tercapai.

BI sudah cukup lama membatasi ekspansi pasok uang dari pertumbuhan historis sekitar 17 persen per tahun menjadi hanya 9 persen sampai akhir tahun lalu. Kalau ini terus berlangsung, mustahil ekonomi akan segera kembali tumbuh tinggi 6-7 persen seperti sebelum resesi. Untungnya, Januari lalu BI sudah merevisi target ekspansi pasok uang menjadi 14 persen per tahun. Cuma, kita masih perlu melihat apakah kebijakan ini akan tetap dipertahankan gubernur baru atau tidak.

Gubernur yang fanatik rezim devisa bebas hanya akan membuat spekulan mata uang bersukacita. Kalau mereka tahu gubernur seorang pemuja devisa bebas, mereka akan memainkan semua celah yang tersedia untuk mengeruk keuntungan dari ketidakpastian politik dan ekonomi Indonesia.

Singkatnya, kita membutuhkan gubernur berselera hambar: tidak suka yang terlalu pedas, dan tidak juga terlalu manis. Dia perlu benci inflasi, tapi tidak sampai membab buta sampai mau mengorbankan potensi pertumbuhan hanya untuk menggapai impian kosong. Dia bukan fanatik devisa bebas karena rupiah masih perlu dijaga dengan aturan-aturan tegas yang membatasi serangan spekulatif.

Sekarang, semuanya di tangan DPR. Kita harap, DPR tidak hanya mengutak-atik sejarah hidup dan keahlian setiap calon gubernur yang tentu saja sangat penting, tapi juga menggali sedalam mungkin selera macam apa yang digemari para calon gubernur itu.*