menunggu kelahiran pesawat murahan

Koran Tempo 17/04/2003. Empat puluh jam lebih, perjalanan bus Medan-Jakarta.

Duduk terperangkap dalam kotak ber-AC yang kadang penuh asap rokok, terhempas ke kanan dan ke kiri mengikuti kelokan jalan. Tak banyak yang bisa dilakukan, kecuali mencoba tidur dibuai musik 1980-an yang diputar berulang-ulang, dan berdoa supaya Pak Sopir tak lengah di tikungan berikutnya. Semoga jalan tak ada yang rusak, tebing tak longsor, dan tempat pemberhentian berikutnya menyajikan menu berselera, dan punya kamar kecil berair bersih.

Itu dulu. Sekarang, dengan tambahan tak sampai seratus ribu rupiah, inang-inang Medan pun sudah bisa naik tabung aluminium dari Polonia, dan sampai di Cengkareng tak lama setelah pramugari mengumpulkan kembali nampan makan siang.

Begitu dramatis dampak penghapusan tarif terendah pesawat tahun lalu. Perang harga tak terhindarkan, harga tiket pun jatuh dari satu juta dua ratus ribu lebih ke sekitar empat ratus ribu rupiah.

Untuk mengapresiasi langkah bijak pemerintah ini, Anda tak perlu mengalami sendiri betapa melelahkan empat puluh jam naik bus dan begitu nyaman dua jam penerbangan Medan-Jakarta.

Sekarang, setelah kompetisi industri penerbangan baru saja bekerja, pemerintah ingin kembali menetapkan tarif acuan terendah. Sangat mengherankan, kalau tidak mencurigakan.

Departemen Perhubungan, sebagai regulator industri penerbangan, tentu punya alasan sendiri. Katanya, tarif terendah perlu diberlakukan kembali karena perang tarif sudah keterlaluan, banyak harga tiket sekarang sudah lebih rendah dibanding biaya operasional. Akibatnya, kalau dibiarkan, kebangkrutan industri penerbangan hanya masalah waktu.

Masuk akal kalau Departemen Perhubungan peduli pada nasib industri penerbangan. Yang sulit dipahami adalah mengapa jalan pintas penetapan tarif terendah yang dipilih.

Seharusnya, kalau Departemen Perhubungan melihat ada pemain yang bermain predatory pricing (memangkas harga untuk membunuh), laporkan saja operator itu ke Komite Pengawas Persaingan Usaha. Kalau perang harga terbukti sudah antikompetitif, Komisi ini bisa mencabut hak terbang operator itu dan mengganjarnya dengan denda miliaran rupiah.

Kedua, Departemen Perhubungan juga khawatir perang tarif telah membuat operator mengabaikan pemeliharaan pesawat sehingga membahayakan keselamatan penerbangan. Kekhawatiran yang masuk akal, tentu saja, tapi sekali lagi tarif terendah bukan jawabannya.

Setiap operator wajib menaati kesepakatan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang standar keselamatan penerbangan. Operator juga diawasi perusahaan asuransi yang berkepentingan pesawat memang layak terbang. Tidak kalah penting, operator perlu membangun reputasi sebagai penerbangan yang aman. Sekali terbukti operator lalai, penumpang akan segera meninggalkannya.

Di samping itu, Departemen Perhubungan sendiri mengaudit kondisi teknik operator secara berkala. Jadi, kalau Departemen Perhubungan khawatir perang tarif membahayakan keselamatan penerbangan, langkah terbaik adalah menegakkan dan menyempurnakan prosedur pemeriksaan dan standar persyaratan teknik tersebut.

Ketiga, perang tarif juga dikhawatirkan mematikan industri angkutan darat dan laut. Bus eksekutif Jakarta-Medan, misalnya, sudah jadi korban karena sebagian besar penumpang beralih ke pesawat. PT Kereta Api juga terpaksa memangkas tarif Argo Bromo untuk sekadar bersaing dengan tarif pesawat Jakarta-Surabaya.

Sayangnya, dalam kompetisi, korban jatuh tidak bisa dihindarkan. Yang perlu dipastikan, yang paling baik dan efisienlah yang keluar sebagai pemenang.

Sisi baiknya, penghapusan tarif terendah tidak hanya mendorong industri penerbangan lebih efisien, tapi juga memaksa industri transportasi darat dan laut meninjau ulang bisnis mereka dan menjawab tantangan baru bisnis perhubungan. Kalau, misalnya, trayek bus eksekutif Jakarta-Medan tidak bisa bersaing dengan pesawat, artinya pelayanan bus tidak efisien dan industri ini perlu beralih ke trayek lain yang lebih menguntungkan.

Penentuan tarif terendah sendiri bukan perkara gampang. Departemen Perhubungan perlu menetapkan harga yang tepat kalau tidak ingin mengorbankan kepentingan penumpang. Masalahnya, harga tergantung pada banyak faktor yang bisa berubah cepat. Struktur biaya perusahaan juga sangat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan usia pesawat yang digunakan, kontrak sewa, rute, produk yang ditawarkan, jumlah dan jam kerja kru, serta sistem reservasi. Karena struktur biaya adalah rahasia perusahaan, operator juga tidak akan begitu saja menyerahkannya pada Departemen Perhubungan.

Di atas semua itu, kita sebenarnya masih menunggu kelahiran industri pesawat murahan, lebih murah dari pesawat murah yang kita miliki saat ini. Karena daya beli masyarakat yang rendah, yang sangat kita butuhkan adalah operator ala Southwest Airline-nya Amerika atau Ryanair-nya Eropa. Operator seperti ini menekan harga serendah-rendahnya dengan tidak memberi pelayanan makanan atau minuman dalam pesawat, mempekerjakan kru lebih sedikit dan jam kerja lebih banyak, menyewa pesawat tua yang diterbangkan belasan jam sehari, menggunakan bandara sekunder, tiket tanpa nomor tempat duduk, tanpa transfer, dan tanpa ganti rugi keterlambatan.

Kalau maskapai murahan seperti ini beroperasi, keuntungan bagi ekonomi Indonesia akan sangat besar. Karena transportasi udara mungkin paling cocok bagi negara kepulauan seperti Indonesia, lalu lintas manusia, barang, dan jasa yang lebih cepat tentu akan meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pesawat murahan juga akan menawarkan pilihan bagi penumpang. Kalau ingin naik pesawat super aman dengan pelayanan premium, silakan naik Garuda. Kalau ingin berhemat, tahan sedikit bising dan mau menanggung risiko keterlambatan, naiklah pesawat murahan.

Bertentangan dengan kekhawatiran berlebihan pada keselamatan penerbangan saat ini, transportasi udara jauh lebih aman dibanding misalnya naik bus antarkota. Dengan mendorong orang beralih dari bus ke pesawat, bukan hanya sistem transportasi nasional lebih efisien, jumlah korban kecelakaan juga akan jauh berkurang.

Jadi, sambil menunggu kelahiran pesawat murahan, apa yang seharusnya pemerintah lakukan?

Karena keselamatan penerbangan teramat penting, Departemen Perhubungan perlu memastikan setiap operator taat pada persyaratan teknis penerbangan, dan secara bertahap melengkapinya sehingga memenuhi standar penerbangan internasional.

Untuk mengatasi dampak buruk kompetisi berlebihan, bantu KPPU menegakkan Undang-Undang Kompetisi. Kalau Departemen Perhubungan curiga harga tiket sekarang predatory pricing, laporkan ke KPPU dan berikan bukti pendukung. Pastikan setiap operator berpikir seribu kali sebelum melakukannya lagi di kemudian hari.

Tentang penentuan harga, Departemen Perhubungan sebaiknya sadar untuk menjauhkan diri. Mekanisme pasar bukan saingan Departemen Perhubungan dalam hal ini.*