ketika rupiah jadi jagoan

Koran Tempo 19/05/2003. Siaran pers terbaru bank sentral Amerika Serikat menjadi headline koran di seantero dunia: awas deflasi!

Pernyataan itu sebenarnya tidak memuat satu pun kata deflasi atau penurunan harga-harga; the Fed hanya memperingatkan inflasi mungkin akan terus turun. Tapi, karena saat ini inflasi di AS sudah sangat rendah, dan mungkin karena deflasi sudah terlalu lama hilang dari kamus the Fed, ini jadi berita besar dan tak urung makna tersiratnya yang jadi fokus utama.

Kalau kekhawatiran the Fed ini benar, pasar uang dunia pantas gelisah. Ekonomi Indonesia pun bisa terkena dampaknya, dan karena itu diperlukan kebijakan moneter yang berbeda.

Deflasi seperti pasir apung: sekali jatuh terperangkap, sangat sulit menyelamatkan diri. Penurunan harga memukul tingkat keuntungan. Karena berharap harga terus turun, masyarakat menunda konsumsi. Akibatnya, perusahaan terpaksa menurunkan harga lebih rendah lagi. Karena angka inflasi makin negatif, suku bunga riil meningkat, beban utang riil perusahaan melonjak, dan neraca keuangan perusahaan pun makin berantakan. Demikian seterusnya ekonomi megap-megap tersedot pusaran deflasi.

Deflasi biasanya terjadi karena penurunan permintaan. Untungnya, sekalipun melambat, ekonomi AS diperkirakan tumbuh 2 persen, masih lebih tinggi dari Eropa atau Jepang. Konsumsi juga masih menjadi motor pertumbuhan yang paling penting.

Mungkin the Fed melihat ekonomi AS masih akan terus melambat. Akibatnya, kapasitas berlebih terus meningkat, harga-harga akan makin tertekan, dan mimpi buruk deflasi bisa jadi kenyataan.

Ben Bernanke, Wakil Gubernur the Fed, beberapa kali menegaskan, cara terbaik memerangi deflasi adalah dengan mencegahnya. Dia berpendapat, the Fed perlu mempertahankan inflasi pada rentang 1,5-2,5 persen; jangan ditekan sampai nol. Dengan demikian, kalau permintaan sewaktu-waktu jatuh, ekonomi tidak sampai masuk perangkap deflasi.

Sayangnya, ruang gerak the Fed memperlonggar kondisi moneter untuk "meningkatkan" inflasi sangat terbatas. Suku bunga sudah sangat rendah, 1,25 persen. Kalau the Fed berkomitmen mencegah deflasi dengan segala cara, kemungkinan besar the Fed terpaksa menggunakan senjata tak konvensional.

Dolar yang sejak 1980-an begitu perkasa mungkin akan dibiarkan terus melemah. Inflasi impor diharapkan meningkat, ekspor tumbuh, produksi domestik giat kembali, dan ekonomi bebas dari perangkap deflasi.

Dampak semua ini pada ekonomi Indonesia sangat jelas. Kalau ekonomi AS melambat seperti dikhawatirkan the Fed, ekonomi dunia juga akan ikut bersamanya. Kinerja ekspor Indonesia yang akhir-akhir ini mulai membaik bisa memburuk lagi. Padahal, Indonesia sangat memerlukan peningkatan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang hanya 3-4 persen.

Di samping itu, karena the Fed akan membiarkan dolar melemah, rupiah mungkin akan terus menguat. Kalau Bank Indonesia lepas tangan, rupiah bisa menguat ke Rp 8.200 per dolar AS, atau bahkan lebih tinggi lagi.

Kita perlu segera membiasakan diri dengan konstelasi baru dolar-rupiah ini. Selama ini BI selalu menjadi penjaga gawang, bekerja keras mencegah rupiah kebobolan. Kalau kondisi politik baik, BI berhasil mencegah depresiasi rupiah, kadang rupiah bahkan menguat. Sayangnya, hanya karena desas-desus politik, dalam sekejap rupiah bisa jatuh kembali.

Sekarang rupiah jadi jagoan. Memang bukan karena aset rupiah secara fundamental lebih menarik: ekonomi tumbuh hanya 3-4 persen, politik menjelang Pemilu 2004 belum sepenuhnya stabil, kontroversi pemutusan kontrak Dana Moneter Internasional (IMF) tak kunjung usai, pengeboman masih berlanjut, dan sekarang kemungkinan perang di Aceh. Rupiah menguat terutama karena dolar terus melemah.

Sekalipun begitu, perkembangan ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan respons kebijakan yang sepadan.

Pertama, rupiah yang terlalu kuat bisa menghambat kinerja ekspor. Apalagi kalau ekonomi AS melambat seperti dikhawatirkan the Fed. Untuk itu, BI perlu berganti peran dari pemain bertahan jadi penyerang. BI perlu mencegah rupiah menguat terlalu jauh, rupiah perlu dijaga pada rentang Rp 8.500-9.000 per dolar AS.

Kedua, karena tekanan pada rupiah menghilang, inflasi impor akan berkurang. Artinya, tugas BI menjaga inflasi akan jauh lebih mudah.

Ketiga, yang paling penting, konstelasi baru rupiah-dolar ini membebaskan tangan BI untuk lebih fokus membantu pemulihan ekonomi Indonesia dengan mengkaji ulang target ekspansi uang dan inflasi.

Obyektif makroekonomi pemerintah dan BI yang paling ambisius adalah penurunan inflasi. Dalam Propenas, inflasi yang secara historis belasan persen ingin diturunkan ke sekitar 4 persen hanya dalam lima tahun. BI juga telah beberapa kali mentargetkan penurunan angka inflasi tahunan 2-3 persen. Dalam Repeta 2004 inflasi ditargetkan turun drastis ke 6,5-8,5 persen.

Penurunan drastis ini tidak saja sulit, tapi juga mahal dan kemungkinan besar mustahil. Mahal karena ada imbal balik jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Untuk menurunkan inflasi, BI perlu membatasi ekspansi uang dan ini sering berarti perlambatan ekonomi. Makin cepat inflasi diturunkan, makin mahal biaya pengangguran yang harus dibayar.

Di banyak negara, rasio pengorbanan inflasi-pertumbuhan--pertumbuhan yang perlu dikorbankan untuk menurunkan angka inflasi 1 persen--berkisar sekitar 1-4 persen. Artinya, untuk menurunkan angka inflasi 1 persen, kita perlu membayarnya dengan output yang tumbuh 1-4 persen lebih rendah.

Karena kebijakan moneter hanya akan mempengaruhi harga dalam jangka panjang, penurunan drastis inflasi juga kemungkinan besar mustahil. Di AS yang mekanisme transmisi moneternya lebih sempurna dan lebih dipahami, kebijakan moneter mempengaruhi harga secara signifikan mungkin dalam 2-5 tahun. Di Indonesia, mekanisme transmisi moneter belum cukup dipahami, dan yang pasti tidak sesempurna di AS. BI sendiri masih perlu membangun kredibilitasnya. Jadi, kemungkinan besar waktu transmisi kebijakan moneter pada harga di Indonesia lebih lama dan lebih tidak pasti dibanding AS.

Melihat semua ini, tidak berlebihan mengatakan Burhanuddin Abdullah terpilih sebagai gubernur baru BI pada saat yang sangat tepat. Di antara ketiga calon gubernur, Burhanuddin yang tampaknya paling memprioritaskan pemulihan ekonomi Indonesia dibanding sekadar pencapaian target moneter. Dia berjanji untuk melonggarkan kondisi moneter guna mendorong pertumbuhan. Dia juga berkali-kali menegaskan urgensi koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

Di bawah kepemimpinan Burhanuddin, kita harapkan BI bisa lebih realistis menetapkan target penurunan inflasi. Karena inflasi hanya mempengaruhi harga dalam waktu lama, target penurunan inflasi BI sebaiknya lebih moderat dan berjangka panjang, 5-10 tahun. Setidaknya, selama ekonomi hanya tumbuh 3-4 persen saat ini, BI sebaiknya cukup mempertahankan inflasi saja, tidak perlu menurunkannya secara drastis, sehingga risiko kebijakan moneter menghambat pertumbuhan ditekan seminimal mungkin.

Sekarang rupiah jadi jagoan. Inflasi impor dan kurs rupiah pun dalam genggaman. Dengan gubernur yang lebih prosektor riil, sekarang saatnya BI menetapkan pasok uang yang lebih akomodatif pada setiap potensi pertumbuhan. Mumpung ada kesempatan.*