superrupiah

Koran Tempo 29/05/2003. Semua suka superrupiah.

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah tentu bahagia. Baru saja terpilih, rupiah sempat menguat 500 poin ke Rp 8.100 per dolar AS. Menteri Keuangan Boediono juga, walaupun tetap kalem seperti biasa. Rupiah kita serahkan ke pasar, katanya.

Hanya eksportir yang mengeluh. Tapi, apakah kita pantas gembira? Mari kita hitung untung-ruginya.

Pertama, pertumbuhan ekspor akan terhambat. Dari semua mitra dagang utama kita, hanya Cina dan Amerika Serikat yang tumbuh cukup tinggi. Jepang masih sekarat; Jerman, ekonomi terbesar Eropa, kontraksi dua kuartal terakhir; ekonomi Singapura di luar dugaan juga melambat.

Ekspansi ekonomi Cina dan AS pun mungkin tak banyak bermanfaat. Rupiah yang menguat terhadap dolar membuat produk ekspor ke AS lebih mahal; begitu juga dengan ekspor ke Cina karena yuan dipatok pada dolar.

Karena Cina, Hong Kong, dan Malaysia menganut rezim kurs tetap, eksportir kita juga akan menghadapi harga yang lebih kompetitif di pasar ketiga. Tambahan lagi, di antara mata uang Asia Timur lainnya, rupiah mungkin termasuk yang paling sedikit undervaluasi-nya.

Kedua, produk impor lebih murah. Bahan baku yang murah, sekitar 80 persen dari impor nonmigas, membuat produsen domestik seperti mendapat suntikan energi. Apalagi akhir-akhir ini mereka selalu dihantam kenaikan harga minyak dan listrik. Ekspansi bisnis juga lebih dimungkinkan karena barang modal impor yang murah.

Ketiga, tekanan inflasi impor berkurang. Sangat menggembirakan, tentu saja. Tapi inflasi bukan tujuan akhir karena bukan masalah besar di Indonesia. Inflasi secara historis moderat, sekitar 10-11 persen, kecuali pada 1960-an dan 1998 lalu. Ini pantas disyukuri karena sekarang Bank Indonesia bisa lebih leluasa melonggarkan kebijakan moneter untuk mengakomodasi potensi pertumbuhan ekonomi.

Keempat, suku bunga juga bisa diturunkan. Bank Indonesia sudah terlalu lama mengetatkan kondisi moneter. Sekalipun suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah diturunkan dari 17 ke 11 persen, suku bunga investasi bergeming di kisaran 18-19 persen. Uang sebagai pelumas ekonomi juga tetap terbatas karena Bank Indonesia memangkas ekspansi pasok uang sejak tahun lalu. Secara riil, pasok uang bahkan terus turun.

Kelima, beban utang luar negeri berkurang. Setidaknya, kondisi finansial perusahaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan lebih lega. Setelah "berhemat" habis-habisan untuk membayar utang, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan.

Begitu juga dengan beban nominal utang dalam negeri. Secara riil (setelah dikurangi inflasi), beban pemerintah mungkin sama saja karena suku bunga riil tak banyak berubah hanya karena penguatan rupiah. Setidaknya, penurunan beban bunga nominal ini secara psikologis memperkuat kepercayaan pemodal pada keberlanjutan fiskal.

Keenam, modal asing akan kembali ke Indonesia. Rupiah yang terus menguat mengundang dana asing ke pasar uang dan pasar modal, setidaknya untuk jangka pendek. Tapi, namanya juga dana jangka pendek, setiap saat bisa kabur. Dampaknya pada ekonomi riil, berupa ekspansi bisnis swasta dan investasi langsung, juga masih perlu ditunggu. Apalagi aliran modal asing tampaknya terutama dipicu ketidakpastian tentang nasib dolar dan respons the Fed terhadap ancaman deflasi di AS.

Singkatnya, kita pantas tersenyum, tapi banyak yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan penguatan ini.

Kalau motor pertumbuhan hanya konsumsi swasta, ekonomi tak akan bisa berlari kencang. Karena ekspor mungkin terhambat, investasi mau tidak mau harus didorong lebih keras lagi. Dengan impor barang modal yang lebih murah dan modal asing yang kembali masuk, kemungkinannya besar.

Tekanan inflasi impor telah turun, begitu juga suku bunga SBI. Mumpung Bank Indonesia lebih bebas bergerak, sekarang saatnya suku bunga investasi didorong turun. Keran pasok uang yang tertutup sejak tahun lalu juga sudah saatnya dibuka kembali.

Untuk menurunkan beban bunga utang domestik pemerintah, penurunan suku bunga nominal tidak cukup. Penurunan inflasi di luar dugaan justru menambah beban riil pemerintah karena suku bunga riil yang meningkat.

Kuncinya adalah penurunan suku bunga riil yang tentu saja terkait erat dengan penurunan risiko. Urusan risiko ini masalah besar yang tentu bukan sekadar tugas Bank Indonesia, tapi juga pemerintah, parlemen, dan kita semua. Setidaknya penguatan rupiah membuka jalan ke arah itu. Peringkat utang jangka panjang valuta asing juga telah dinaikkan, sekalipun masih jauh dari sempurna.

Setelah rupiah menguat, yang paling krusial adalah mempertahankan dan mengurangi fluktuasinya.

Ini bukan tugas yang mudah karena penguatan rupiah terutama dipicu kebijakan lepas tangan pemerintah AS yang membiarkan dolar melemah, untuk membasmi kemungkinan deflasi dan menstimulasi ekonomi. Bank Indonesia perlu lebih sigap merespons setiap reperkusi langkah radikal AS ini karena konsekuensinya yang besar pada nasib rupiah.

Pertanyaannya, setelah kehilangan hampir 30 persen nilainya terhadap euro sejak tahun lalu, apakah dolar akan terus melemah atau justru telah overshooting sehingga akan menguat kembali? Bagaimana respons Bank Sentral Eropa terhadap penguatan drastis euro, ancaman deflasi di Jerman, dan kontraksi dua kuartal berturut-turut di Jerman, Belanda, dan Italia? Apakah Jepang akan berespons secara agresif pada penguatan yen seperti dijanjikan Menteri Keuangannya? Dan sederet pertanyaan lainnya.

Fluktuasi perlu dikurangi karena rupiah yang jumpalitan mimpi buruk bagi kita semua. Penguatan rupiah akhir-akhir ini saja pasti sangat merepotkan eksportir. Burhanuddin boleh saja meminta mereka meningkatkan efisiensi; masalahnya rupiah turun-naik seketika, padahal mustahil meningkatkan efisiensi dalam semalam.

Menyerahkan rupiah ke pasar, seperti dikatakan Boediono, sama sekali tidak bisa diterima. Tak ada pemerintah yang membiarkan mata uangnya sepenuhnya dikendalikan kekuatan pasar. Pemerintah Clinton, misalnya, secara aktif mengintervensi dolar untuk menopang Kebijakan Dolar Kuat. Menteri Keuangan Jepang, Masajuro Shiokawa, baru-baru ini juga berjanji akan mengintervensi setiap penguatan yen yang "tak alami". Pemerintah Malaysia dan Cina, misalnya, bahkan mematok mata uangnya pada dolar.

Kita tentu tak perlu sampai mengadopsi langkah seradikal itu. Tapi Bank Indonesia mutlak perlu menjaga penguatan rupiah lebih gradual.

Kita tunggu bagaimana respons Bank Indonesia membawa kita melewati ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Apakah Bank Indonesia akan memanfaatkan peluang emas ini dengan mentransformasikan superrupiah pada pertumbuhan tinggi yang kita tunggu-tunggu sekian lama. Ataukah Bank Indonesia tetap ngotot menurunkan inflasi lebih drastis lagi dengan tetap membatasi ekspansi pasok uang dan membiarkan kita membiayainya dengan pengangguran yang lebih tinggi?*