sudah bayar, kok, macet?

Koran Tempo 12/06/2003. Berangkat dari Bekasi pukul 6 pagi, menikmati perjalanan di kelengangan jalan tol, dan sampai di Sudirman ketika kantor baru saja buka. Itu rutinitas teman saya setiap pagi. Sore hari, dia pulang setelah pukul 6. Bukan karena dia pegawai teladan yang gila kerja, tapi karena dia tidak mau terperangkap kemacetan di jalan tol pada jam sibuk.

Sekarang sebagian tarif tol naik 25 persen. Ruas jalan tol bertarif Rp 500 dinaikkan menjadi Rp 1.000, setelah pembulatan ke Rp 500 terdekat. Mungkin pemerintah menganggap satuan terkecil rupiah sekarang 500 setelah nilai rupiah digerus inflasi pada 1998 lalu, teman saya berseloroh.

Sementara itu, masalah teman saya akan tetap bersamanya. Sekarang dia bahkan harus membayar lebih mahal.

Kenaikan tarif memang tidak bisa dihindari, kata pengelola jalan tol. Sejak 1996 semua tarif jalan tol sama sekali tidak disentuh pemerintah. Sebagian tarif bahkan dibekukan sejak 1992.

Tampaknya masuk akal. Sejak 1996 nilai rupiah telah digerogoti inflasi sekitar 120 persen sehingga Rp 1.000 pada 1996 hanya bernilai Rp 450 saat ini. Jadi, secara kasar, tarif tol pada 1996 telah turun setengahnya. Sejak 1992 harga-harga bahkan telah naik dua setengah kali lebih sehingga tarif senilai Rp 1.000 pada 1992 hanya bernilai Rp 350-an saat ini.

Kalau tarif tidak dinaikkan, katanya, pengelola jalan tol terancam bangkrut.

Ekonom dan pembela konsumen berpendapat lain. Mereka menuntut transparansi kondisi keuangan pengelola jalan tol. Sebagian bahkan menduga tuntutan kenaikan tarif ini hanya untuk mempercepat masa balik modal. Setidaknya, menurut mereka, penundaan kenaikan tarif hanya akan menurunkan tingkat keuntungan pengelola jalan tol, tidak sampai membuatnya bangkrut.

Belum lagi dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme antara pengelola jalan tol swasta dan pemerintah Orde Baru yang membuat biaya pemeliharaan jalan tol lebih tinggi ketimbang yang seharusnya. Konon, karena maraknya pelanggaran bestek waktu itu, beberapa ruas jalan tol aspalnya sudah harus dilapis ulang jauh sebelum umur teknisnya berakhir.

Anehnya, sekalipun beberapa ruas jalan tol disebutkan merugi, laporan keuangan PT Jasa Marga dan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) tak punya angka merah. Pada 2000 dan 2001 Jasa Marga membukukan laba bersih berturut-turut Rp 149 miliar dan Rp 158 miliar. Pada kuartal pertama 2003 CMNP juga mendapat laba bersih, sekitar Rp 21 miliar.

Mungkin kondisi keuangan pengelola jalan tol terbantu oleh kenaikan tajam traffic dan penambahan ruas jalan tol baru. Pada periode 1994-2000, misalnya, penerimaan tol Jasa Marga meningkat rata-rata 15 persen per tahun, secara kasar ini setara dengan kenaikan riil 5 persen per tahun.

Di sisi lain, pengguna jalan tol seperti teman saya hanya bisa pasrah menikmati jalan bebas hambatan yang kadang penuh hambatan. Jalan berlubang-lubang, lampu jalan mati, rambu lalu lintas menghilang, tukang ojek dan pedagang asongan yang memenuhi pintu tol, belum lagi pelemparan batu atau pemerasan di jalan tol. Kecelakaan lalu lintas juga terus meningkat, karena pengemudi banyak yang sembrono maupun karena fasilitas jalan tol yang kurang. Belum lagi macetnya itu.

Pengamatan sekilas pada bisnis jalan tol ini menceritakan banyak hal. Pertama, pemerintah perlu lebih kritis mempertimbangkan tuntutan kenaikan tarif dari pengelola jalan tol. Tarif yang ditetapkan pada 1992 dan 1996 lalu mungkin terlalu tinggi sehingga sekalipun telah digerogoti inflasi, kondisi keuangan pengelola jalan tol saat ini masih cukup bagus.

Kedua, pemerintah juga perlu mengawasi pembangunan jalan tol baru secara lebih ketat. Jangan sampai pelanggaran bestek terus terjadi sehingga pada akhirnya biaya pemeliharaan jalan tol yang ditanggung konsumen jauh lebih tinggi dibanding yang seharusnya.

Ketiga, perkembangan traffic sangat sulit diprediksi. Dalam kontrak kerja sama pembangunan jalan tol, pemerintah perlu mengambil posisi klausul tentang traffic yang lebih fleksibel sehingga kalau ternyata traffic sangat tinggi pemerintah dan pengguna jalan tol juga mendapat keuntungan.

Keempat, konsumen sebenarnya rela membayar tol kalau pelayanannya memuaskan. Masalahnya jalan tol rusak di sana-sini. Kecelakaan meningkat, begitu juga gangguan keamanan perjalanan. Pemerintah harus memastikan pengelola jalan tol memenuhi pelayanan minimum yang seharusnya dinikmati pengguna.

Kelima, masalah kemacetan di Jakarta sangat serius. Dengan kepemilikan mobil yang meningkat secara eksponensial, Jakarta bisa menyusul Bangkok sebagai salah satu kota berlalu lintas paling macet di dunia.

Pemerintah sekarang ini hanya seperti pemadam kebakaran, mengatasi masalah yang satu sebelum kemudian sibuk menyelesaikan masalah berikutnya; sekadar menyeimbangkan tuntutan kenaikan tarif pengelola jalan tol dan kemampuan masyarakat membayar.

Kita belum pernah mendengar ke mana sistem transportasi Jakarta mau dibawa. Bus kota dan kereta api di Jakarta tak sekelas dengan transportasi publik di metropolitan utama dunia. Sistem transportasi massal yang mendukung pemekaran kota ke Bekasi, Tangerang, dan Bogor praktis tak tersedia. Akibatnya, jalan tol kemudian menjadi pilihan utama yang hanya membuatnya makin macet dari hari ke hari.

Sementara itu, pengguna jalan tol seperti teman saya tetap setia mengunjungi gerbang tol dan membayar tarif. Mereka hanya menuntut pemerintah lebih keras pada pengelola jalan tol untuk memenuhi pelayanan minimum yang menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan. Macet sedikit tak apalah. Mudah-mudahan saja pemerintah juga lebih serius menangani transportasi publik di Jakarta sehingga kemacetan setidaknya tidak makin parah.*