rapbn 2004 = anggaran politik

Koran Tempo 21/08/2003. Semangat Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2004 dan APBN 2003 setali tiga uang: konsolidasi dan konsolidasi, praktis tanpa stimulus ekonomi.

Keduanya begitu mirip sampai-sampai tulisan saya tahun lalu pun cukup akurat menggambarkan RAPBN 2004. Dengan teknologi copy-paste di MsWord, kalau mau, saya tinggal perbarui angka di sana-sini, pangkas dan tempel beberapa kalimat, ganti kata imperatif "cenderung" dengan "sangat", dan dalam sekejap analisis RAPBN 2004 siap dikirim ke redaksi.

Dibanding menggunakan "analisis naik-turun" seperti biasanya, mungkin lebih menarik kalau kita lihat apa saja perbedaan kedua anggaran tersebut, bagaimanapun kecilnya. Dari situ kemudian bisa kita simpulkan apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia.

Yang paling krusial adalah keputusan penghentian program ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF). Konsekuensinya, pemerintah harus membayar tagihan utang luar negeri Rp 45 triliun, tak bisa lagi menjadwal ulang utang lewat Paris Club seperti tahun ini.

Beban yang sangat berat: dari setiap Rp 100 pajak yang dikumpulkan pemerintah, Rp 17 harus disisihkan untuk bayar utang.

Untungnya, untuk menutupi lubang sebesar itu, kita masih bisa gali lubang. Tahun depan pemerintah berutang lagi Rp 30 triliun sehingga secara bersih beban pembiayaan luar negeri tinggal Rp 15 triliun. "Tinggal" mungkin terlalu meremehkan masalah karena itu saja sudah 60 persen dari total defisit anggaran 2004 yang Rp 25 triliun.

Pahit memang, ratusan kilometer jalan atau sekian gedung sekolah bisa dibangun dengan uang sebesar itu. Tapi itulah harga keputusan politik kita bersama untuk bebas dari campur tangan IMF.

Kedua, belanja negara yang sudah begitu ketat makin diperketat, sampai-sampai gaji pegawai negeri tahun ini tak dinaikkan. Bayangkan saja: belanja negara sudah dipangkas habis-habisan, pemerintah masih harus membiayai perang di Aceh, rehabilitasi prasarana ekonomi di daerah konflik, dan pesta demokrasi tahun depan. Sekarang, katanya, anggaran difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan, lalu entah berapa yang tersisa untuk sektor lainnya.

Ini juga konsekuensi keputusan politik pemerintah dan DPR yang ingin segera menyeimbangkan anggaran. Untungnya pemerintah tidak nekat menurunkan defisit dari 1,8 persen produk domestik bruto (PDB) tahun ini jadi sepenuhnya berimbang tahun depan, tapi "hanya" ke 1,2 persen.

Ketiga, untuk menutupi defisit itu pemerintah harus lebih mengandalkan pembiayaan dalam negeri. Beban utang luar negeri bersih saja Rp 15 triliun; ditambah defisit anggaran Rp 25 triliun, pemerintah harus menangguk Rp 40 triliun di pasar uang domestik.

Pemerintah akan menerbitkan lebih banyak obligasi, untuk membayar bunga dan pokok obligasi domestik yang jatuh tempo. Dana cadangan yang tersimpan di Bank Indonesia dalam Rekening Dana Investasi pun akhirnya dibuka juga.

Keempat, pemerintah tak lagi mengharapkan durian runtuh kenaikan harga minyak. Invasi Amerika Serikat ke Irak ternyata cepat berakhir dan dalam waktu dekat minyak dari ladang Basrah dan Mosul akan membanjiri pasar dunia. Dibanding perkiraan harga US$ 27 per barel tahun ini, asumsi US$ 21 pada RAPBN 2004 tentu akan memangkas penerimaan sumber daya alam dan pajak migas.

Sisi baiknya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga minyak dan listrik tahun depan, langkah berbahaya di tengah suhu panas pertarungan politik menjelang pemilihan umum.

Kelima, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, perkiraan ekonomi dalam pidato presiden beda dengan Nota Keuangan; 5 persen menurut Megawati, 4,5 persen menurut Menteri Keuangan Boediono. Kelihatannya sepele, sekadar 0,5 persen; tapi angka itu setara dengan puluhan triliun rupiah pajak dan ratusan ribu lapangan kerja.

Mungkin pemerintah tak yakin, bisa optimis atau harus konservatif, melihat prospek ekonomi tahun depan. Setidaknya Boediono beberapa kali mengkhawatirkan kemungkinan dampak kekacauan politik pada ekonomi yang katanya bisa menyeret Indonesia kembali ke jurang krisis.

Bank Indonesia juga ikut-ikutan pesimistis melihat prospek neraca pembayaran. Defisit penanaman modal asing bersih akan meningkat luar biasa, sedangkan surplus transaksi berjalan cenderung turun. Cadangan devisa pun akan turun beberapa miliar dolar.

Deputi Gubernur BI Anwar Nasution berjanji akan mengoreksi angka itu, tapi kesan pesimistis sudah telanjur terbaca.

Keenam, fundamental ekonomi saat ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu sehingga RAPBN 2004 yang kontraktif lebih bisa ditoleransi. Kurs rupiah cenderung menguat. BI juga yakin inflasi akan terus turun sehingga kemungkinan besar suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) bisa lebih rendah dari 9 persen.

Terakhir, 2004 adalah tahun pemilu. Anggaran resmi memang ketat, sangat menekankan konsolidasi fiskal, bukan ditujukan untuk menstimulasi ekonomi; tapi "pengeluaran pemerintah" oleh partai politik lewat rapat koordinasi, kampanye, dan pengerahan massa mungkin bisa mengkompensasi dampak kontraktif anggaran resmi pemerintah.

Rasanya tidak berlebihan kalau RAPBN 2004 dijuluki "anggaran politik". Keputusan politiklah yang berkuasa di belakang setir; pertimbangan ekonomi dilempar ke kursi belakang, kalau bukan ke bagasi.

Seperti rencana penghentian program IMF, sebagian keputusan politik tak terelakkan. Sebagian lainnya sebenarnya masih bisa diakali, kalau tidak mau sampai diubah. Sebagian yang lain bisa jadi harapan pendorong ekonomi, terutama pesta demokrasi tahun depan; tentu kalau pesta tak bubar di tengah jalan karena kekacauan dan kerusuhan.

Kalau pemerintah mau, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk memperkuat stimulus anggaran. Semuanya ramai dibicarakan sejak tahun lalu, dan sebagian ekonom mengulangnya lagi akhir-akhir ini.

Tapi, tampaknya terlalu mewah mengharapkan DPR dan pemerintah mau mengkompromikan target politik dalam RAPBN 2004 untuk mengurangi dampak kontraktif fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Suka atau tidak, sekali lagi, kita harus mengandalkan konsumsi swasta, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.*