antara cancun dan karawang

Koran Tempo 18/09/2003. Cancun nun jauh di ujung dunia, tapi bagi petani di pelosok Karawang atau Enrekang, terasa begitu dekat.

Seakan mereka bisa melihat sendiri kegaduhan demonstrasi anti-Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berubah jadi kepanikan ketika Lee Kyung-hae, aktivis petani Korea Selatan, menusukkan pisau ke jantungnya, bunuh diri atas nama petani. Seperti mendengar sendiri kekecewaan wakil negara Afrika bergegas keluar ruang konferensi setelah negara maju menolak kompromi lebih jauh. Seakan merasakan jabat tangan hambar antarwakil negara berkembang yang "berhasil" mementahkan rencana liberalisasi perdagangan versi negara maju.

Begitu asing, tapi juga begitu familiar karena apa yang diputuskan, dan yang tak diputuskan, di sana menentukan kepulan asap dapur mereka.

Kalau Anda petani, Anda tak cukup bersimbah peluh berlumur lumpur merawat padi berbulan-bulan, tapi juga harus siap kecewa kalau harga saat panen hanya seribu per kilogram. Karena panen sangat berhasil, atau kadang karena banjir beras impor, resmi maupun selundupan.

Anda mungkin tak tahu mengapa beras impor begitu murah. Petani di banyak negara lain tak hanya unggul dalam teknologi, mereka juga dimanjakan pemerintahnya dengan segala macam subsidi.

Petani Amerika Serikat, misalnya, diproteksi habis-habisan dengan tarif dan program subsidi. Tahun lalu pemerintah Bush bahkan menaikkannya 80 persen. Eropa lebih gila lagi, program subsidi yang disebut common agricultural budget nilainya US$ 53 triliun, setengah dari anggaran Masyarakat Eropa. Jangan tanya Jepang yang melindungi petaninya dengan proteksi efektif ribuan persen.

Akibatnya, produk pertanian dari negara berkembang tak menembus pasar negara maju. Karena disubsidi besar-besaran, pasok produk pertanian di negara maju melimpah. Ketika stok di gudang terus menggunung, satu-satunya jalan adalah melemparnya ke pasar dunia dengan harga murah.

Tetangga Anda mungkin pernah mencoba langkah radikal, misalnya beralih berkebun jeruk atau kapas. Tapi bagaimana jeruk kecil hijau kusam kekuningan bisa bersaing dengan jeruk impor dari Cina, Australia, atau California? Berdampingan di rak buah Hero atau Gelael saja sudah terasa tak pantas. Apalagi harganya, setelah menghitung rasanya, sebenarnya tak jauh beda.

Kapas? Jangan ditanya lagi. AS memberi US$ 160 ribu per petani per tahun yang membuat AS jadi produsen utama kapas dunia sekalipun mungkin tak punya keunggulan komparatif. Kalau panen berhasil, kapas AS akan membanjiri pasar, dan harga pasar dunia pun jatuh drastis.

Negara miskin eksportir kapas seperti Benin, Burkino Faso, dan Mali tentu tak mampu bersaing dengan program subsidi seperti ini. Mereka menuduh AS telah bertindak tak adil dalam perdagangan dan menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Mereka juga meminta AS menghapuskan subsidi paling lambat dalam lima tahun.

Seperti itulah nasib Anda, petani di negara berkembang: bergantung tidak hanya pada cuaca, ketersediaan pupuk, dan ancaman hama wereng, tapi juga pada lobi-lobi kelompok petani di sepanjang koridor Capitol Hill di Washington DC.

Sikap negara maju, terutama Eropa, AS, dan Jepang, yang mempertahankan proteksi tarif dan program subsidi pertanian memang sangat memalukan.

Pada Putaran Uruguay awal 1990-an, sambil meneriakkan mars perdagangan bebas, mereka memaksa negara berkembang menghapuskan semua hambatan nontarif dan menjadwalkan penurunan hambatan tarif semua produk kecuali pertanian. Negara berkembang juga dituntut untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

Tarif memang akhirnya turun, dan perdagangan dunia lebih marak. Ekonomi dunia pun tumbuh, menguntungkan negara maju dan berkembang. Hanya saja, produk pertanian dari negara berkembang tetap tak bisa menembus pasar negara maju. Negara berkembang yang mau bergabung dalam WTO juga mau tak mau harus memenuhi tuntutan perlindungan HaKI kalau tidak ingin mendapat diskriminasi perdagangan dari negara maju.

Putaran Doha pada 2001 seharusnya jadi putaran balas jasa dengan agenda utama liberalisasi produk pertanian. Putaran ini disebut juga Putaran Pembangunan dengan fokus pemberantasan kemiskinan dan peningkatan perdagangan untuk pembangunan negara berkembang.

Sayangnya, pada konferensi tingkat menteri di Cancun, negara maju praktis hanya bermanis di bibir, enggan mengutak-atik subsidi pertanian yang sangat krusial bagi banyak negara berkembang. Setelah kelompok G-21--yang dimotori India, Brasil, Cina, dan Afrika Selatan--secara militan menolak tawaran negara maju, Eropa dan AS sedikit melunak. Itu pun tanpa menjanjikan tanggal dan target penghapusan program subsidi sama sekali.

Masyarakat Eropa bahkan bersikeras memperluas cakupan WTO dengan memasukkan Isu Singapura, yaitu kebijakan kompetisi, investasi asing, pengadaan pemerintah, dan fasilitasi perdagangan. Koalisi negara-negara Afrika menolak karena ingin mempelajarinya lebih dalam. Mereka juga khawatir dalam prakteknya Isu Singapura terlalu luas dan sulit diimplementasikan sehingga nantinya bisa dijadikan justifikasi oleh negara maju untuk memberi sanksi perdagangan.

Itikad baik negara maju untuk berbagi keuntungan perdagangan secara adil tak kunjung datang, koalisi Afrika walk out menolak semua Isu Singapura; kelompok G-21 menuntut penghapusan program subsidi pertanian di negara maju; AS bersikeras hanya akan memberi konsesi kalau negara lain juga bertindak sama; sedangkan Masyarakat Eropa hanya bersedia menunda pembahasan investasi asing dan kebijakan kompetisi.

Hasilnya? Negara maju dan berkembang sepakat untuk tak sepakat, palu diketuk, dan pertemuan Cancun bubar. Semua pulang dengan tangan kosong, meninggalkan potensi keuntungan triliunan dolar di atas meja, mengurangi optimisme pada ekonomi dunia yang sedang rapuh.

WTO memang belum mati, tapi kebuntuan Cancun minggu ini dan kegagalan Seattle pada 1999 adalah langkah mundur bagi rencana liberalisasi perdagangan dunia. Mungkin hanya negara berkembang yang merasa menang secara politik karena untuk pertama kalinya berdiri sejajar dengan negara maju menentukan pembagian kue keuntungan perdagangan bebas, tak hanya didikte dan dipermainkan seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Kembali ke petani di pelosok Karawang, ini artinya hari ini masih akan seperti hari kemarin: bekerja keras dan pada saat yang sama tetap khawatir harga bisa jatuh sewaktu-waktu kalau panen di negara lain berhasil dan kelebihan produksi dilempar ke pasar dunia.

Sekarang, bagaimana kalau Anda hanyalah petani gurem berlahan sepetak dua petak atau buruh tani seperti sebagian besar petani di negeri ini?

Di satu sisi, Anda ingin harga beras cukup tinggi supaya pertanian padi tetap menguntungkan, tapi di sisi lain Anda juga ingin harga terjangkau karena Anda harus membeli beras di pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau harga beras terlalu tinggi, gaji Anda hasil memburuh di sawah orang atau kerja serabutan tak akan mencukupi.

Kebuntuan di Cancun menguntungkan Anda. Anda bisa bernapas lega karena harga beras tidak akan melonjak terlalu tajam karena selalu dijaga oleh impor beras, setidaknya sampai Desember nanti ketika pembicaraan lanjutan WTO dimulai lagi.

Sekalipun gagal di Cancun, pemerintah berjanji akan terus memperjuangkan empat produk strategis--beras, gula, jagung, dan kedelai--untuk mendapat perlakuan khusus dalam liberalisasi perdagangan.

Sebagai petani berlahan luas, ini kabar bagus. Tapi, Anda juga mungkin perlu khawatir karena, setelah kebuntuan liberalisasi multilateral lewat WTO, negara maju akan lebih agresif menjalin kerja sama perdagangan bilateral. Ketika berhadapan langsung dengan AS atau Eropa menegosiasikan perdagangan bebas, negara berkembang praktis tak berdaya sehingga perjanjian akan lebih menguntungkan negara maju.

Sebaliknya, kalau Anda buruh tani, mungkin Anda bisa berharap pemerintah memikirkan Anda juga, tak sekadar menjawab tuntutan lobi "kelompok petani" dalam negeri untuk memproteksi pertanian. Tentu, proteksi tujuannya baik, tapi Anda akan jatuh miskin kalau kemudian harga beras naik terlalu tinggi.

Pemerintah punya tiga bulan untuk memikirkan ulang kombinasi kebijakan yang paling pas, melindungi petani besar dari kebijakan antipersaingan di negara lain, tapi juga melindungi kepentingan buruh, tani maupun manufaktur, supaya tidak jatuh ke jurang kemiskinan.

Mungkin strategi terbaik adalah bersama-sama G-21 merapatkan barisan menuntut penghapusan program subsidi pertanian di negara maju. Kalau liberalisasi perdagangan lewat WTO ingin diselamatkan, ini artinya negara berkembang juga perlu memberi konsesi yang sepadan tentang Isu Singapura seperti tuntutan negara maju.*