pajak uang panas

Koran Tempo 02/10/2003. Untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah mau tak mau harus kreatif mencari pajak baru. Ide mutakhirnya adalah pajak jual-beli valuta asing.

Kedengarannya bagus. Dengan transaksi valuta asing bernilai ratusan juta dolar per tahun, pajak ini akan mempertebal kantong pemerintah dan menjamin keberlanjutan fiskal. Tambahan lagi, ada gula-gula sampingannya: pajak jual-beli valuta asing juga akan menstabilkan kurs rupiah.

Kita sangat butuh modal asing. Ekonomi sudah terlalu lama terseok-seok dan pengangguran terus bertambah. Kalau modal asing masuk kembali dan investasi marak, ekonomi akan tumbuh tinggi dan lapangan kerja banyak tercipta.

Masalahnya, tak semua modal asing berupa uang dingin untuk investasi asing langsung atau portofolio berjangka panjang. Modal asing bisa juga berupa uang panas berjangka sangat pendek yang mungkin keluar-masuk kapan saja.

Kalau sewaktu-waktu pemodal panik, yang terburuk dari yang paling buruk bisa terjadi. Tak hanya kurs melompat-lompat tak tentu arah, ekonomi pun bisa jatuh ke jurang resesi berkepanjangan. Kita sendiri sudah mengalaminya pada 1998 lalu.

Risikonya bukan tak ada. Tahun depan kita mulai jalan sendiri tanpa jaminan Dana Moneter Internasional (IMF). Pemilihan umum juga menambah ketidakpastian yang mungkin membuat kurs rupiah lebih rapuh.

Jadi, pajak jual-beli valuta asing sungguh ide menarik. Sekali tebas, lawan rupiah terpukul mundur, tapi kawan tak sampai terluka. Pajak ini mempermahal biaya transaksi valuta asing, mempersulit spekulasi rupiah berjangka pendek, dan pada saat yang sama tak mengganggu investasi berjangka panjang yang sangat kita butuhkan.

Sebenarnya, ide ini tak sepenuhnya baru. Pada 1998, Fuad Bawazir, Menteri Keuangan waktu itu, menerapkan pajak 5 persen pada jual-beli valuta asing. Akan tetapi, peraturan ini belum sempat dijalankan. Pada hari diberlakukan, Fuad membatalkannya, mestinya karena ketaksetujuan IMF.

Di kalangan ekonom, pajak valuta asing sudah dibicarakan sejak 30 tahun lalu. Pada 1970-an, James Tobin, ekonom Amerika Serikat pemenang hadiah Nobel Ekonomi, mengusulkan pemberlakuan pajak jual-beli valuta asing di seluruh dunia. Menurut Tobin, pajak ini akan mengurangi volatilitas kurs dan menstabilkan ekonomi makro.

Itu sebabnya, mengapa pajak jual-beli valuta asing ini disebut Pajak Tobin.

Pasar uang dunia memang didominasi oleh pedagang uang, bukan oleh pengguna valuta asing yang sebenarnya seperti eksportir atau importir. Hanya satu dari lima transaksi mata uang melibatkan pengguna akhir, selebihnya adalah jual-beli sesama pedagang uang. Nilai transaksi valuta asing juga sangat besar; setiap harinya US$ 1-1,5 triliun berpindah tangan. Artinya, dalam beberapa hari nilai jual-beli valuta asing sudah melebihi nilai ekspor-impor dunia dalam setahun. Sebagian besar transaksi ini berjangka sangat pendek, dijual dan dibeli kembali dalam hitungan hari.

Sekalipun efisien, pasar uang dunia juga sangat rentan terhadap self-fulfilling prophecy. Kalau pasar mengira kurs rupiah akan jatuh, rupiah bisa benar-benar jatuh sekalipun fundamen ekonomi Indonesia kuat. Kalau spekulan menyerang dan pemain pasar uang lain khawatir kurs akan jatuh, semua orang akan berebut keluar menyelamatkan diri seperti penonton bioskop yang menyerbu pintu keluar hanya karena ada yang berteriak, "Kebakaran!"

Keyakinan pemodal pada prospek ekonomi menguap, kreditor tak mau me-roll-over utang jangka pendek, modal terbang keluar. Arus balik bisa begitu besar sehingga perusahaan bangkrut dan ekonomi resesi.

Ini sudah terjadi berulang kali. Pada awal 1990-an di Eropa, Meksiko pada akhir 1994, Asia Timur dan Tenggara pada 1997, Rusia pada 1998, dan akhir-akhir ini di Brasil dan Argentina.

Bagaimana mengatasinya? Sebagian berpendapat, pemerintah perlu menaikkan suku bunga dan berkomitmen tinggi pada reformasi ekonomi. Sejalan dengan waktu keyakinan pemodal akan pulih dan aliran modal asing kembali masuk. Itu resep IMF.

Sebagian yang lain merasa resep ini tidak berguna. Untuk mencegah pemodal berebut keluar karena peringatan kebakaran yang salah, capital control perlu diterapkan. Pajak Tobin termasuk salah satu bentuk capital control ini, mungkin yang paling lunak.

Secara teoretis, Pajak Tobin sangat efektif mengurangi spekulasi. Dengan pajak 0,2 persen saja, jual-beli spekulasi jangka pendek praktis bisa dihilangkan karena tidak menguntungkan lagi. Kalau jual-beli dilakukan harian, biaya pajaknya bisa mencapai 50 persen dari nilai transaksi; kalau aset dipegang seminggu sebelum dijual lagi biayanya 10 persen; kalau sebulan 2,4 persen.

Jadi, jual-beli valuta asing setiap hari hanya akan menguntungkan kalau perbedaan suku bunga antara domestik dan asing puluhan persen, sesuatu yang mustahil terjadi. Transaksi jangka pendek tidak menguntungkan, pada saat yang sama transaksi jangka panjang tidak terganggu. Kalau pasar uang dilanda panik, arus balik secara besar-besaran bisa dihindarkan atau setidaknya dikurangi.

Secara teoretis bagus, tapi dalam prakteknya manfaat Pajak Tobin masih diperdebatkan.

Cile, misalnya, pernah memberlakukan capital control yang mirip dengan Pajak Tobin. Pada 1991, Cile mengharuskan bank menyimpan cadangan di bank sentral sesuai dengan kewajiban valuta asingnya. Karena cadangan ini tanpa bunga, secara efektif bank membayar "pajak" pada bank sentral.

Dampaknya pada ekonomi Cile tidak konklusif. Sebagian orang berpendapat, aturan ini mencegah uang panas mengalir ke Cile sehingga ekonomi Cile lebih tahan banting di tengah badai krisis. Sebagian yang lain ragu. Paling tidak memang ada indikasi pergeseran profil utang ke arah yang berjangka panjang.

Kembali pada ide pemerintah menerapkan pajak uang panas: mungkin ini bukan ide buruk, hanya saja penerapannya harus dipertimbangkan baik-baik karena kelemahannya juga banyak.

Pertama, penerapan pajak ini berisiko tinggi. Salah langkah, pasar uang bisa menafsirkannya secara negatif. Yang paling penting, Pajak Tobin sebaiknya jangan difokuskan sebagai sumber penerimaan untuk menutupi defisit anggaran, tapi untuk menstabilkan kurs. Pajak 5 persen seperti yang pernah diberlakukan pada 1998, atau 10 persen seperti diusulkan beberapa komentator, terlalu tinggi sehingga dampak negatifnya pada transaksi berjangka panjang besar. Sebaiknya sekitar 0,1 persen saja seperti diusulkan banyak ekonom.

Kedua, penerapan Pajak Tobin tak mudah dan rentan penyelewengan. Makin tinggi tarif pajak, makin besar kemungkinan distorsi dan penyelewengannya. Karena Pajak Tobin diberlakukan secara sepihak oleh Indonesia, bukan oleh seluruh negara di dunia seperti pernah diusulkan James Tobin, transaksi valuta asing mungkin akan beralih ke negara lain yang tak mengenakan pajak. Pasar gelap bisa juga muncul.

Ketiga, secara umum Pajak Tobin bisa bagus, tapi perinciannya harus ditentukan secara hati-hati. Transaksi apa yang dipajak? Spot, forward, swap, atau semuanya? Bagaimana dengan produk derivatif lain? Apakah mungkin mengecualikan transaksi valuta asing untuk impor-ekspor dan investasi langsung?

Yang paling penting adalah Pajak Tobin hanya berfungsi mencegah aliran uang panas, bukan obat mujarab yang mengobati semua penyakit industri finansial kita. Penegakan prinsip kehati-hatian perbankan tetap harus jadi prioritas utama untuk memperkuat ekonomi dari guncangan pasar uang dunia.

Kalau tidak, penerapan Pajak Tobin ini hanya memberi sinyal buruk bagi pemodal asing. Sebelum pemberlakuan pajak, modal mungkin telanjur keluar terlebih dulu. Upaya membangun keyakinan pada ekonomi Indonesia yang mulai berbuah saat ini bisa mundur kembali beberapa tahun ke belakang.

Pemerintah hanya punya waktu pendek, sampai awal bulan ini, untuk memutuskan apakah akan memasukkan pajak jual-beli valuta asing ini ke RUU Perpajakan atau tidak. Pemerintah harus memikirkannya secara matang karena dampaknya pasti berjangka sangat panjang.*