Anggaran konservatif habis

Koran Tempo 13/11/2003. Tambah sekian triliun di pos itu, kurang sekian di sini, dan dua bulan pembahasan, akhirnya APBN 2004 siap tersaji, disahkan DPR pada Senin lalu.

Kecuali target pertumbuhan ekonomi yang naik dari 4,5 ke 4,8 persen, APBN 2004 tak banyak beda dengan anggaran usulan pemerintah. Defisit anggaran Rp 24 triliun, 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menutupi defisit dan beban utang, pemerintah menerbitkan obligasi Rp 32,5 triliun. Gaji pegawai negeri tak akan dinaikkan, tapi ada gaji ke-13. Subsidi bahan bakar minyak dan listrik tidak diutak-atik.

Bagaimana dengan stimulus ekonomi? Bermimpi pun jangan.

Ini kabar gembira sekaligus menyedihkan. Menggembirakan karena pemerintah berusaha keras menjaga keberlanjutan fiskal, konsisten menurunkan defisit anggaran dan beban utang luar negeri. Defisit anggaran terus ditekan dari 2 persen tahun lalu dan 1,8 tahun ini menjadi 1,2 persen pada 2004. Rasio utang luar negeri terhadap PDB ditargetkan sekitar 60 persen, turun dari 100 persen lebih dua tahun lalu.

Jelas sikap fiskal yang sangat hati-hati menyenangkan pemodal asing. Defisit yang lebih rendah mengindikasikan risiko gagal bayar utang yang lebih kecil. Peringkat utang pemerintah akan terdongkrak dan kurs rupiah lebih aman dari guncangan. Dana Moneter Internasional dan negara kreditor Indonesia pasti memuji.

Sekalipun mungkin terpaksa, keputusan pemerintah yang tidak ngotot menekan defisit lebih rendah lagi hingga 1 persen dari PDB juga patut diacungi jempol. Pemerintah tidak memaksakan diri memotong subsidi BBM dan listrik dan pada saat yang sama masih memberi pegawai negeri gaji ke-13. Maklum, 2004 tahun pemilu, masuk akal kalau pemerintah tidak memancing masalah di air yang bisa keruh sewaktu-waktu.

Sayangnya, karena alasan yang sama APBN 2004 juga menyedihkan.

Tak ada yang gratis di dunia ini. Kalau pemerintah terlalu hati-hati mengelola fiskal, terlalu cepat, dan drastis menurunkan defisit, kita harus membayarnya dengan anggaran yang superketat. Artinya hanya satu: jangan berharap anggaran mendorong pertumbuhan.

Masalahnya, ekonomi Indonesia saat ini tumbuh rendah dan sangat membutuhkan stimulus fiskal. Kalau tidak, nasib ekonomi sangat bergantung pada kinerja ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia sehat, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen atau lebih; tapi kalau ekonomi dunia sakit-sakitan seperti beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia juga tak bisa bergerak cepat.

Bukan berarti pemerintah boleh memanipulasi kebijakan fiskal dan moneter secara sembarangan seperti pada 1960-an dulu. Cara seperti itu sangat berbahaya dan sama sekali tidak berguna. Bukan untung yang diperoleh, justru buntung dua kali: ekonomi yang ingin distimulasi tidak banyak terpengaruh dan inflasi meningkat tajam.

Sekalipun ekonomi berjalan pelan, pemerintah juga tidak boleh pesta belanja dengan fiskal yang ekspansif sesuka hatinya. Apalagi saat ini kita jelas tidak akan mampu membayarnya. Utang yang menumpuk, aset siap jual yang menipis, dan beban subsidi yang besar sangat membatasi ruang gerak kebijakan fiskal.

Yang kita harapkan sebenarnya tidak banyak: pemerintah sebaiknya tidak ngotot menekan defisit terlalu cepat dan drastis. Kesetimbangan fiskal tidak perlu harus tercapai pada 2006, tidak ada salahnya terlambat beberapa tahun lebih lama. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih bebas mendorong pertumbuhan ekonomi, atau setidaknya tidak terlalu membatasi daya ekspansi alaminya.

Intinya, sikap hati-hati pemerintah patut dipuji, tapi kalau kemudian terlalu hati-hati dampaknya buruk juga.

Apalagi stimulus kebijakan fiskal bukan dosa besar yang harus dihindari. Bertentangan dengan resep IMF pada negara-negara yang dihantam krisis untuk memperketat fiskal, banyak negara maju yang tidak segan-segan menggunakan stimulus fiskal ketika ekonominya melambat. Saat ini, sebagian besar negara maju anggarannya defisit. Tahun ini defisit negara-negara OECD diperkirakan sekitar 3,6 persen dari PDB. Rasio utang mereka terhadap PDB diperkirakan mencapai 80 persen dari PDB.

Amerika Serikat, misalnya, pada 2001 anggarannya yang masih surplus 1,4 persen dari PDB saat ini mungkin defisit 6 persen. Merespons ekonominya yang melambat, pemerintah AS memotong pajak dan meningkatkan belanja negara yang setara dengan 5 persen PDB selama tiga tahun terakhir.

Anggaran pemerintah Inggris yang pada tahun 2000 surplus hampir 4 persen dari PDB saat ini defisit 3 persen. Ketika puncak krisis beberapa tahun lalu, pemerintah Singapura memilih kebijakan fiskal yang ekspansif setara hampir 7 persen dari PDB.

Tentu kita tidak bisa semewah itu. Setidaknya pemerintah lebih sabar, tidak terlalu berambisi menurunkan defisit dalam waktu singkat. Pemerintah sebaiknya tidak membutakan diri dari manfaat kebijakan fiskal ketika ekonomi berjalan pelan, pada saat yang sama pemerintah juga tentu tidak boleh membahayakan keberlanjutan fiskal, tetap berusaha mencapai target keseimbangan anggaran pada jangka yang lebih panjang.

Tapi, apa boleh buat, sekarang APBN 2004 sudah tersaji di depan mata dan kita hanya boleh berpuas diri dengannya. Tangan kiri pemerintah, kebijakan fiskal, yang terpasung beban utang belum akan bisa digunakan menstimulasi ekonomi. Lebih sial lagi, pada saat yang sama tangan kanan pemerintah, kebijakan moneter Bank Indonesia, juga dipaku, terutama untuk menjaga kurs dan inflasi.

Mudah-mudahan saja pemerintah dan DPR terpilih nanti lebih terbuka, tidak membutakan diri pada manfaat kebijakan fiskal--terutama ketika ekonomi benar-benar sangat membutuhkannya seperti saat ini. Untuk 2004, kita mungkin hanya bisa berharap ekonomi dunia segera tumbuh tinggi kembali sehingga kinerja ekspor membaik dan roda ekonomi Indonesia juga bisa berputar lebih cepat.*