Is it the economy, stupid?

Koran Tempo 25/03/2004. Di negeri ini, masalah perut dan politik erat terkait, pada revolusi 1960-an, juga 1998. Bagaimana dengan kampanye pemilihan umum 2004? Apakah ekonomi jadi isu penting?

Mestinya begitu. Pemilu di mana pun, ekonomi jadi kunci. "It's the economy, Stupid," seru James Carville, manajer kampanye Bill Clinton pada 1992. Ekonomi suram jadi senjata ampuh oposisi menggebuk pemerintah berkuasa, seperti waktu Clinton menyingkirkan George Bush dulu. Sebaliknya, ekonomi cerah bisa menjamin partai berkuasa terpilih ulang.

Jadi, pertanyaan sejuta dolarnya adalah apakah ekonomi sudah pulih? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak, tergantung pada siapa kita bertanya. Partai berkuasa akan bercerita ekonomi makin berkilau. Lawan politiknya cepat menyergah, "Siapa bilang? Ekonomi justru terpuruk makin dalam." Jalan keluarnya hanya satu: pilih pemimpin baru yang lebih mampu.

PDIP dan koalisinya mungkin benar, makroekonomi sudah pulih. Inflasi rendah, rupiah stabil, bursa bergairah, obligasi pemerintah laku keras, defisit anggaran mengecil, dan ekonomi tumbuh lebih cepat. Sulit dibantah, ini kemajuan besar.

Tapi, tak mudah menutup telinga dari pesimisme oposisi. Penganggur di mana-mana, konon 40 juta orang. Kalau benar sungguh angka yang mengerikan: satu dari tiga angkatan kerja Indonesia menganggur. Tak mungkin ekonomi pulih kalau penganggur sebanyak itu. Kita belum bicara korupsi yang menjadi-jadi, utang menggunung, atau konglomerat selamat dibebasutangkan.

Secara obyektif, jawabannya tergantung pada apa definisi pulih. Teorinya, ekonomi bangkit dari resesi begitu ekonomi mulai ekspansi. Kalau begitu, ekonomi Indonesia sudah pulih sejak 1999.

Tampaknya, tak banyak yang sepakat. Orang lebih mengerti ekonomi pulih kalau sudah kembali seperti sebelum krisis. Faktanya, kuartal ketiga tahun lalu pendapatan domestik bruto (PDB) sudah kembali ke nilainya pada 1997. Artinya, jempol buat pemerintah berkuasa.

Kritik cepat menyela: PDB boleh pulih, tapi bagaimana dengan pertumbuhan? Ekonomi pulih kalau tumbuh 6-7 persen seperti dulu. Hanya pertumbuhan setinggi itu yang mampu menyerap tambahan angkatan kerja.

Dari kacamata ini, ekonomi masih terseok-seok. Tahun lalu tumbuh 4 persen, tahun ini mungkin 5. Akibatnya, angka pengangguran yang sudah tinggi terus meningkat. Jempol ditarik, pemerintah dapat angka merah.

Apalagi, katanya, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak berkelanjutan karena dimotori konsumsi. Investasi jalan di tempat, mungkin sampai pemodal melihat kinerja pemerintahan baru satu atau dua tahun lagi. Itu pun kalau pemerintah baru mampu menawarkan iklim investasi yang bersahabat.

Ekonom sendiri terlihat hati-hati untuk tidak bicara ekonomi pulih. Entah mengapa. Mungkin karena masalah ekonomi Indonesia parah sehingga menyebut ekonomi sudah pulih terdengar sumbang. Atau ekonom ingin menekankan pemerintah harus kerja lebih keras lagi. Mengatakan ekonomi pulih bisa membuat pemerintah besar kepala dan kemudian berleha-leha. Ekonom dalam kabinet pun begitu, mereka mengakui perbaikan ekonomi baru sebatas stabilitas makroekonomi, belum menyentuh sektor riil.

Jadi, ekonom, politikus, dan pemerintah tampaknya sepakat: banyak kemajuan, tapi ekonomi belum pulih. Partai berkuasa tak bisa menepuk dada, tapi oposisi pun tak mudah mencerca. Ekonomi yang biasanya jadi kunci kampanye pun akhirnya hanya jadi isu sampingan, itu pun sebatas retorika tanpa debat substantif masalah, tujuan dan pilihan kebijakan ekonomi yang sebaiknya dipilih pemerintah.

Tapi, apa benar ekonomi belum pulih? Semua itu omong kosong, kata Prof. Mubyarto. Menurut dia, ekonomi konglomerat mati suri, tapi ekonomi rakyat dari dulu sudah menggeliat. Mubyarto juga tak henti-henti mengkritik ekonom yang hanya melihat statistik makro dan mengabaikan peran ekonomi rakyat.

Saya bukan penggemar paham ekonomi Mubyarto, tapi pendapatnya tentang ekonomi pulih saya kira ada benarnya. Ekonomi menyusut hanya dua kuartal pada 1998, inflasi tinggi pun hanya setahun. Setelah itu, inflasi kembali ke sekitar 10 persen dan ekonomi tumbuh perlahan.

Resesi parah terjadi di Pulau Jawa, terutama Jakarta dan Jawa Barat, yang menyusut hampir 18 persen pada 1998. Ekonomi luar Jawa hanya kontraksi sekitar 4 persen sebelum kemudian tumbuh kembali. Beberapa daerah bahkan tumbuh ketika resesi menimpa.

Angka pengangguran memang mengerikan, tapi kita tidak punya statistik pengangguran yang akurat. Angka 40 juta hanya perkiraan kasar yang cuma pantas jadi retorika. Statistik resmi pengangguran terbuka "hanya" sekitar 10 juta orang.

Apalagi, kemungkinan besar pengangguran yang meningkat waktu resesi telah turun kembali. Hampir semua orang Indonesia berusaha sendiri atau bekerja di usaha kecil dan menengah, sebagian besar di sektor informal. Sektor informal sangat fleksibel menampung tenaga kerja. Ketika pasokan pencari kerja baru melimpah-ruah, gaji jatuh menyesuaikan diri sebelum kemudian naik lagi ketika pencari kerja itu sudah terserap.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, angka kemiskinan sebenarnya lebih tepat untuk mengukur kesejahteraan. Sejalan dengan penurunan harga beras dan kenaikan penghasilan rakyat menengah ke bawah pascaresesi, daya beli masyarakat telah meningkat dan angka kemiskinan menurun.

Pendapat Mubyarto ini didukung oleh survei kesejahteraan penduduk Indonesia karya John Strauss dari Michigan State University dkk. yang dipublikasikan baru-baru ini (Indonesian Living Standards: Before and After the Financial Crisis, ISEAS, 2004).

Mereka menemukan kabar gembira: survei pada 1993, 1997, dan 2000 menunjukkan ekonomi memang telah pulih. Angka kemiskinan pada tahun 2000 sekitar 16 persen, bahkan lebih rendah ketimbang 1997 yang 18 persen. Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi, 84 persen bagi pria dan 57 persen perempuan, bandingkan dengan berturut-turut 80 dan 46 persen pada 1997, atau dibanding pada waktu resesi 1998 yang tentu lebih rendah lagi. Indikator pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya juga secara umum positif.

Kembali ke kampanye 2004, isu ekonomi yang dikesampingkan ini bikin sedih sekaligus lega. Menyedihkan karena sebenarnya banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan.

Seharusnya, ketika ekonomi sedang melambat, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif, atau setidaknya tidak memotong defisit terlalu drastis, untuk menstimulasi ekonomi. Bank Indonesia (BI) juga bisa menggunakan kebijakan moneter mengakomodasi potensi pertumbuhan, tidak mencekik ekonomi dengan uang superketat. Dua-duanya justru memilih sebaliknya: pemerintah berambisi memotong defisit anggaran, BI terobsesi pada rupiah dan inflasi.

Partai besar yang berkuasa, dan kelihatannya akan tetap mendominasi, tak akan mengubah paradigma kebijakan ini. Partai baru pun baru sebatas menawarkan konsep ekonomi bak mimpi, tanpa program konkret yang siap diimplementasikan.

Melegakan, karena menurut survei Strauss dkk. ekonomi sudah pulih, atau kalau Anda belum percaya, bisa pulih dengan sendirinya. Sekalipun tanpa uluran tangan pemerintah, ekonomi rakyat sudah bangkit dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kali ini, kampanye cukup retorika, tak ada debat kebijakan ekonomi. Tampaknya baru itu yang bisa ditawarkan politikus kita saat ini.*