Rupiah mau ke mana?

Koran Tempo 10/06/2004. Tahun lalu rupiah jadi bintang, menguat tujuh persen, digelari mata uang Asia berpenampilan terbaik. Sekarang pecundang, sempat kehilangan dua belas persen nilainya dibanding awal Januari.

Gonjang-ganjing rupiah mengejutkan. Kata pemerintah, rapor makroekonomi Indonesia sangat baik. Pengamat ekonomi menyetujui. Dana Moneter Internasional (IMF) memuji. Lembaga pemeringkat asing pun memberi acungan jempol.

Tapi, apa betul? Mengapa pertahanan Bank Indonesia bisa jebol?

Mari kita lihat. Pertumbuhan ekonomi lumayan. Suku bunga kredit turun. Memang tidak setajam penurunan suku bunga deposito, tapi bolehlah. Cadangan devisa bertambah, jadi sekitar US$ 37 miliar, lebih dari cukup membiayai impor dan utang. Inflasi juga dijinakkan, dari belasan ke sekitar empat persen.

Sejauh ini sempurna, sebelum kemudian harga-harga melonjak cepat. Inflasi tahunan yang sempat empat persen pada Mei lalu jadi 6,47 persen. Perkiraan inflasi BI sebesar 5 persen jadi tanda tanya besar. Asumsi inflasi pemerintah yang 6,5 persen pun bisa terlampaui.

Ternyata potret makroekonomi tak segemerlap yang kita bayangkan. Kita jadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya ekspektasi inflasi masyarakat. Apakah turun drastis seperti diperkirakan BI? Atau jangan-jangan perhitungan BI terlalu optimistis?

Masalahnya, ekspektasi inflasi, suku bunga, dan kurs terkait erat. Kalau ekspektasi inflasi tinggi, katakanlah 7-8 persen, suku bunga deposito yang saat ini sekitar 5 persen sama sekali tak menarik--suku bunga riilnya sudah negatif. Suka bunga SBI yang sekitar 7 persen pun tak berarti. Kalau bunga tak segera naik, rupiah ditinggalkan dan orang berburu dolar. Rupiah pun akhirnya melemah, kecuali BI melempar cukup dolar ke pasar.

Target inflasi diragukan dan suku bunga dipertanyakan, rupiah juga jadi korban spekulasi. Nilai rupiah, seperti aset pada umumnya, bergantung pada perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Namanya perkiraan, kalau ketidakpastiannya besar, gampang dipertaruhkan.

Tampaknya itu yang terjadi akhir-akhir ini. Pasar terlalu pesimis sehingga perlemahan rupiah menggelembung dari yang seharusnya. Sebagian orang bahkan bertaruh meniup gelembung rupiah semakin besar. Tentu makin besar gelembung rupiah, makin mudah pecah, dan makin besar fluktuasinya.

Awalnya, sekalipun rupiah melemah, BI tetap yakin pada kekuatan makroekonomi. Menurut BI, perlemahan rupiah sementara, hanya karena perlemahan mata uang regional. Ekonomi AS diperkirakan tumbuh lebih cepat dan inflasi meninggi sehingga bank sentral AS, the Fed, akan menaikkan suku bunga. Uang panas pemodal asing yang berlabuh di pasar modal pun berulah, kembali ke luar negeri, bersiap menyambut ekspansi ekonomi AS.

Sayangnya, ketika aliran uang panas reda dan mata uang lain perlahan stabil, rupiah terus meluncur hingga sempat menembus Rp 9.500 per dolar Amerika.

Sekarang BI tak bisa lagi berlindung dari perlemahan mata uang regional. Perlemahan rupiah memang dipicu isu kenaikan suku bunga AS, tapi masalah domestik tampaknya juga menghantui.

Sekarang, menurut BI, rupiah melemah karena bank domestik ikut spekulasi. Katanya likuiditas perbankan sangat besar sementara peluang investasi terbatas. Kebetulan BI baru saja menjarangkan jadwal lelang SBI. Keinginan bank pun tak semuanya diserap, mungkin karena bank meminta suku bunga tinggi. Lelang surat utang pemerintah Mei lalu juga dibatalkan karena alasan yang sama. Padahal, sekitar Rp 8 triliun surat utang jatuh tempo.

Alhasil, menurut BI, tambahan sekian puluh triliun mengendap di bank. Ini yang BI curigai digunakan bermain dolar.

BI mungkin saja benar, tapi apakah dampaknya pada rupiah sebesar ini? Lagi pula seharusnya tambahan likuiditas akibat penjarangan jadwal lelang SBI bisa diantisipasi BI sejak dulu. Pembatalan lelang surat utang pemerintah pun sebenarnya bisa diduga karena di pasar sekunder suku bunganya sudah 11 persen, jauh lebih tinggi dari yang diinginkan pemerintah.

Barangkali penyebab perlemahan rupiah sederhana saja: pelaku pasar khawatir rupiah terus melemah. Untuk mengurangi potensi kerugian, perusahaan swasta dan BUMN diduga beramai-ramai memborong dolar; tidak hanya untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang saat ini, tapi juga untuk beberapa bulan mendatang. Permintaan dolar pun melonjak tajam sementara pasoknya seret.

Apa pun, BI sudah memutuskan jurus baru moneternya. Untuk membatasi spekulasi, kelebihan likuiditas di perbankan diserap dengan Fasilitas BI (Fasbi) mingguan dan lelang SBI berjangka enam bulan. Giro wajib minimum (GWM) bank, simpanan wajib tak berbunga di BI, juga dinaikkan.

Akibatnya, jelas kontraksi moneter. Sekalipun tambahan GWM diberi sedikit bunga, beban biaya bank pasti bertambah. Karena perubahan GWM biasanya berjangka panjang, suku bunga kredit otomatis naik.

Selain itu, untuk membatasi ruang gerak spekulator, BI juga membatasi posisi devisa bersih sepanjang hari setiap bank maksimum 20 persen dari modal.

Kelihatannya ketiga jurus BI ini ampuh. Rupiah menguat ke Rp 9.200-an per dolar Amerika pada perdagangan kemarin. Tapi apakah kebijakan ini efektif dalam jangka panjang?

BI perlu mengamati ekspektasi inflasi dan menetapkan suku bunga sepadan sehingga rupiah tetap menarik. Keengganan BI menaikkan suku bunga bisa dimengerti karena trauma terapi bunga tinggi yang gagal pada 1998 lalu. Tapi kalau ekspektasi inflasi ternyata masih tinggi dan the Fed jadi menaikkan suku bunga akhir bulan ini, suku bunga SBI saat ini sulit dipertahankan.

Kelebihan likuiditas bank memang perlu diserap kalau digunakan spekulasi. Tapi kontraksi moneter jangan sampai terlalu ketat sehingga mengganggu pasok uang. Ekonomi saat ini sangat bergantung pada sektor informal, usaha kecil dan menengah, yang banyak menggunakan uang kartal. Kalau pasok uang terganggu, ekspansi ekonomi bisa terhambat.

BI juga perlu lebih agresif mengintervensi pasar. Cadangan devisa memang perlu dijaga, tapi kalau tekanan terhadap rupiah besar, mengapa ragu-ragu menggunakannya?

Yang paling penting sebetulnya adalah mempersempit ruang gerak spekulator. Sekalipun kita menganut rezim devisa bebas, perdagangan valuta asing perlu dibatasi rambu-rambu pengaman. Pengetatan aturan posisi devisa bersih yang baru diterapkan langkah maju ke arah ini. Lebih jauh, BI perlu lebih ketat membatasi perdagangan mata uang tanpa underlying transaction, termasuk jual-beli forward. Mekanisme lindung-nilai juga perlu dikembangkan supaya tidak terjadi penumpukan permintaan valuta asing secara berlebihan hanya karena spekulasi tak berdasar.

Dengan memagari rezim devisa bebas, rupiah akan lebih stabil, tidak menguat drastis, tapi juga tidak melemah tajam. Rupiah tak akan jadi bintang seperti tahun lalu dan pecundang sekarang ini. Rasanya rupiah seperti itu yang kita harapkan dari BI.*