Tersandera investasi asing?

Koran Tempo 22/07/2004. Ekonomi mentok tumbuh 5 persen, tak bisa melaju 6-7 persen seperti dulu. Kecuali investasi asing membanjir masuk, yang tampaknya takkan terjadi. Tidak dalam dua-tiga tahun ke depan.

Dengar komentar pengamat tentang kampanye calon presiden (capres). Capres menjanjikan pertumbuhan tinggi dan jutaan pekerjaan baru. Pengamat cepat memotong, katanya itu impian kosong, hanya bunga pemanis penarik hati pemilih. Mungkin saja. Apalagi capres tak bercerita bagaimana mencapainya.

Tetapi, apakah pertumbuhan tinggi janji kosong? Apa benar ekonomi tersandera investasi asing? Dipikir-pikir, ini lagu lama yang dinyanyikan berulang kali. Akhir tahun lalu orang bilang ekonomi 2004 tak mungkin tumbuh 5 persen. Gara-gara investasi asing itu.

Lalu, apa yang terjadi? Investasi asing tak kunjung bertamu, tapi ekonomi terus melaju. Sekarang banyak yang sepakat pertumbuhan 5 persen dalam jangkauan. Mungkin lebih. Bank Dunia yang akhir-akhir ini pelit menilai ekonomi Indonesia pun merevisi perkiraannya, dari 4 ke 4,5 persen.

Masih ingat lagu "pertumbuhan dipacu konsumsi tidak berkelanjutan"? Dulu pengamat seperti koor menyanyikannya. Satu, dua, lima tahun kemudian ekonomi melaju lebih cepat. Motornya? Konsumsi swasta! Sekarang lagu itu pelan menghilang. Orang mulai menerima tak ada salahnya ekonomi yang baru bangkit dari resesi dipacu konsumsi.

Lagi pula, kita tak sendiri. Pertumbuhan negara Asia krisis lain seperti Malaysia, Thailand, atau Korea Selatan bertumpu pada konsumsi. Konsumsi juga jadi penyelamat ekonomi AS setelah melambat beberapa tahun lalu.

Memang begitu kelakuan ekonomi pascaresesi. Di mana pun, kapan pun. Setelah ekonomi menyusut, konsumsi yang duluan bangkit. Setelah mesin ekonomi perlahan berputar, barulah investasi mengikuti. Mula-mula investasi rumah tinggal (industri properti) yang menggeliat. Kemudian, ketika mesin ekonomi bekerja penuh dan kerepotan memenuhi permintaan pasar, pebisnis pun mulai investasi, menambah mesin atau memperluas pabrik.

Investasi asing penting, itu pasti. Tetapi, apakah mahapenting bagi pertumbuhan 6-7 persen? Itu pasti salah besar.

Pada awal 1990-an sekalipun, ketika Indonesia masih surga bagi pemodal asing, investasi asing relatif kecil, hanya beberapa persen dari ekonomi. Kalau ekonomi yang 95 persen lebih bergerak cepat, ekonomi tak mustahil tumbuh 6-7 persen.

Investasi asing sedikit, investasi domestik yang mendominasi. Yang terakhir ini pun sudah tumbuh perlahan. Kalau industri perbankan makin sehat dan ekspansi kredit perbankan berlanjut, investasi domestik tetap berkibar dan akan membantu konsumsi sebagai motor pertumbuhan.

Jangan lupa, kapasitas terpasang ekonomi masih ada yang menganggur. Setidaknya kapasitas tak terpakai itu cukup menyerap pertumbuhan 6-7 persen satu-dua tahun mendatang.

Usaha kecil juga tak boleh diremehkan. Ketika usaha besar masih berbenah, usaha kecil telah menumpu pertumbuhan dan menyerap pengangguran. Kita belum bicara prospek ekspor yang makin cerah sejalan dengan ekspansi ekonomi dunia.

Intinya, investasi asing sebagai prasyarat pertumbuhan adalah mitos semata. Dalam jangka panjang, investasi asing memang penting bagi pertumbuhan karena meningkatkan produktivitas, mempercepat alih teknologi, dan memacu kompetisi industri dalam negeri. Tetapi, kalau kita bicara dari tahun ke tahun, dampak investasi asing bagi pertumbuhan ekonomi masih diperdebatkan.

Debat yang pelik seperti mendiskusikan "duluan mana: ayam atau telur?". Penelitian kadang menemukan investasi asing mempercepat pertumbuhan. Pada kasus lain sebaliknya yang terjadi: pertumbuhan tinggi yang mengundang investasi asing. Pertumbuhan dan investasi asing bisa juga saling mempengaruhi sehingga keduanya seperti berjalan bergandengan tangan.

Jadi, tak benar ekonomi tersandera investasi asing. Kalaupun investasi asing enggan masuk, ekonomi bisa dan sangat mungkin tumbuh 6-7 persen.

Pemerintah pun bisa menggantikan peran investasi asing, setidaknya untuk sementara. Syaratnya sederhana: pemerintah mau melepas kacamata kudanya yang terlalu fokus pada stabilisasi ekonomi.

Defisit anggaran dan rasio utang memang perlu dikurangi, tapi jangan terlalu drastis dan terburu-buru sehingga mengorbankan pembangunan. Inflasi rendah dan stabil sungguh bagus, tapi penurunannya jangan terlalu tajam sehingga Bank Indonesia terpaksa memperketat kebijakan moneter dan menghambat pertumbuhan.

Kita bukan menuntut subsidi populis, tapi sekadar tambahan sekian triliun rupiah untuk investasi sosial yang pasti bermanfaat. Sebut saja pemberantasan penyakit menular, imunisasi anak, perbaikan puskesmas, penggantian atap sekolah yang bocor, tambahan pasok buku pelajaran, atau perbaikan jalan dan jembatan.

Bukan percetakan uang seperti pada 1960-an yang kita minta, tetapi BI yang menurunkan inflasi secara bertahap dan menjaga pasok uang sehingga tidak mengganggu ekonomi yang mungkin tumbuh 5 persen lebih.

Dengan kebijakan fiskal dan moneter seperti ini stabilisasi ekonomi tetap dikejar, tapi dalam lima sampai 10 tahun mendatang. Agenda utama jangka pendeknya adalah pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan untuk menyerap pengangguran; pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Sungguh miris melihat Indeks Pembangunan Manusia 2004 yang baru diumumkan UNDP. Indonesia belum beranjak dari kelas bawah, tepatnya di peringkat ke-111 dari 175 negara. Di antara negara jiran pun kita termasuk paling buncit. Tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat rendah, angka kemiskinan turun, tapi masih besar, infrastruktur terbengkalai. Bayangkan apa yang terjadi kalau dalam lima tahun ke depan stabilisasi ekonomi tetap jadi pengemudi kebijakan pemerintah sementara pertumbuhan dan pembangunan ditendang ke bangku belakang.

Investasi asing pulih atau tidak, pemerintah baru nanti tak boleh membiarkan ekonomi tumbuh hanya 5 persen. Ibaratnya, tanpa pertumbuhan tinggi, anggaran berimbang dan inflasi rendah seperti lencana emas yang terpasang di dada. Membanggakan, tapi tak ada artinya kalau pemakainya kurang gizi.*