Bukan masalah nomor satu

Koran Tempo 02/09/2004. Oh, penganggur, malang nian nasibmu. Pemerintah tega menomorduakanmu.

Di negeri berjuta penganggur ini, stabilitas makroekonomi mengemudikan kebijakan, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja dilempar ke bangku belakang.

Konsensus Washington, ke sanalah pemerintah berkiblat, mengikuti resep generik, obat segala penyakit krisis ekonomi ramuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Prioritasnya: tekan defisit anggaran dan inflasi habis-habisan.

Dulu, ketika IMF masih memandori, kita mengerti pemerintah tak punya pilihan lain. Kalau masih butuh utang baru untuk menjaga kurs rupiah, persyaratan IMF wajib dipatuhi pemerintah. Sekarang, setelah IMF pergi, anehnya, pemerintah tak berubah.

Lihat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005. Defisit anggaran terus ditekan, dari 1,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini ke 0,8 persen tahun depan. Akibatnya, penerimaan pajak dan utang baru pemerintah banyak terpakai untuk membayar utang lama, hanya sedikit yang dipompakan kembali ke ekonomi.

Anggaran tak berdaya stimulus, tak mendorong pertumbuhan, tak mampu memangkas pengangguran. Karena defisit anggaran terus dikurangi sejak tahun 2000, kebijakan fiskal mungkin ikut bertanggung jawab mengapa ekonomi tumbuh rendah selama ini.

Padahal, ekonomi tumbuh lambat dan angka pengangguran terus naik. Padahal, kalau mau, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan dengan anggaran yang ekspansif, atau setidaknya membiarkan ekonomi tumbuh sendiri dengan tak memangkas defisit anggaran secara drastis.

Minggu lalu di Tokyo, pada sebuah seminar tentang Indonesia yang ditaja Jepang, dihadiri pakar dari Indonesia dan Jepang, kita dengar lagi mantra yang sama (M. Sadli, Koran Tempo, 30 Agustus). Katanya, karena bisa membahayakan stabilitas makroekonomi, pemerintah sebaiknya tak bermain-main dengan stimulus fiskal. Inflasi juga harus ditekan lebih rendah, target 5-7 persen pemerintah tak memadai.

Sungguh rekomendasi yang sulit dimengerti. Setelah terperosok ke jurang krisis pada 1998, ekonomi Indonesia sedang bangkit kembali.

Alih-alih membiarkan ekonomi belajar berlari, pemerintah justru diminta membatasi ruang geraknya.

Ibaratnya, ketika masih lemah dan kurang gizi, ekonomi Indonesia sudah dipaksa diet ketat. Dengan menurunkan defisit anggaran secara drastis, pemerintah seperti mengikat tangannya sehingga tak bisa menyuapi ekonomi yang kurang makan. Dengan menurunkan inflasi secara tajam Bank Indonesia (BI) terpaksa memperketat kebijakan moneter, membatasi pasok uang, dan menaikkan suku bunga. BI seperti menyedot udara di ruangan ketika ekonomi kepayahan bernapas.

Mengapa terburu-buru? Mengapa tak menunggu ekonomi sehat dan tumbuh tinggi 6-7 persen kembali? Bukankah akan lebih mudah, dan lebih murah, menurunkan defisit dan inflasi ketika ekonomi segar bugar?

Lagi pula, anggaran defisit ketika ekonomi melambat tak salah sepanjang pemerintah mengarahkannya ke surplus waktu ekonomi tumbuh tinggi. Banyak negara maju menggunakan kebijakan fiskal untuk menyangga perlambatan ekonomi. Sebut saja Jepang yang defisit anggarannya pernah 8 persen pada 1990-an. Saat ini anggaran pemerintah AS defisit 4-5 persen. Begitu juga banyak negara Eropa seperti Jerman dan Inggris. Kalau perlu stimulus fiskal, anggaran anggota Masyarakat Eropa diperbolehkan defisit 3 persen dari PDB, dengan tambahan 0,5 persen kalau resesi ekonominya parah.

Jangan lupa, negara tetangga Malaysia dan Singapura pun membentengi diri dengan defisit anggaran ketika krisis ekonomi menyerang pada 1998. Pada 2003 pun defisitnya masih tinggi, berturut-turut 6,3 dan 1,6 persen.

Indonesia tentu bukan Malaysia atau Singapura. Beban utang luar negeri kita lebih berat, kebijakan fiskal kita tak sebebas mereka. Kita tak bisa jorjoran memompa ekonomi dengan stimulus fiskal, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampak negatif pengetatan fiskal dengan tidak memangkas defisit anggaran secara drastis, dengan menurunkannya hanya secara perlahan.

Sebaliknya, pemerintah ingin anggaran berimbang segera. BI pun ditugaskan menurunkan inflasi ke bawah 5 persen.

Banyak ekonom kita membenarkan. Mereka mengatakan, stimulus fiskal tidak akan berhasil karena sisi penawaran ekonomi yang bermasalah, bukan permintaan agregat. Karena menuntut tambahan utang dalam negeri, stimulus fiskal juga akan meningkatkan inflasi dan suku bunga sehingga membahayakan stabilitas makroekonomi dan kesinambungan fiskal.

Sisi penawaran ekonomi memang bermasalah. Tetapi, ketika jutaan orang menganggur dan banyak pabrik tak bekerja, siapa bilang tak ada masalah permintaan? Yang jelas, konsumsi swasta dan investasi, dua elemen permintaan agregat yang paling penting, belum tumbuh secepat pertumbuhannya sebelum resesi 1998.

Menaikkan inflasi sehingga mengganggu stabilitas makroekonomi? Tidak juga. Banyak pos pengeluaran pemerintah yang tak banyak berpengaruh pada inflasi. Sebut saja perbaikan sekolah dan sarana kesehatan publik, atau pembangunan jalan dan irigasi di pedesaan.

Tambahan pinjaman pemerintah akan menaikkan suku bunga dan membatasi investasi swasta? Mungkin saja, tapi risikonya kecil. Dana perbankan yang diparkir di BI bisa digunakan pemerintah untuk membiayai pendidikan dan kesehatan publik. Lagi pula, pemerintah turun tangan untuk sementara, hanya ketika investasi swasta belum pulih.

Membahayakan kesinambungan fiskal? Sama sekali tidak. Kita tidak meminta defisit anggaran 3-5 persen dari PDB, penurunannya saja yang diperlambat, misalnya 1,5 persen selama ekonomi belum tumbuh tinggi. Silakan capai anggaran berimbang, tapi dalam jangka menengah 3-5 tahun.

Singkatnya, mendewakan stabilitas makroekonomi hanyalah dogma ekonomi super-konservatif. Pemerintah baru harus membuka diri, melihat masalah ekonomi secara realistis, menjadikan pengangguran sebagai masalah nomor satu ekonomi. Penurunan defisit anggaran dan inflasi tentu penting, tapi lakukan secara bertahap dan perlahan, jangan sampai mengorbankan pertumbuhan dan penciptaan tenaga kerja.

Pemerintah perlu menjanjikan para penganggur satu hal: masalah mereka tak sepele, pemerintah tak akan menomorduakan dan akan bekerja keras mengatasinya.*