Selera ekonomi

Koran Tempo 13/12/2004. "Soal ekonomi adalah soal memilih," tulis Prof. Sadli di halaman ini Senin lalu.

Sepakat. Urusan ekonomi biasanya bukan soal benar atau salah. Contoh sederhananya, karena uang jajan terbatas, si Upik harus memilih makan apa sewaktu jeda di kantin sekolah. Tak bisa disalahkan kalau kemudian dia sering makan bakso. Maklum, doyan. Sama tak salahnya dengan si Ucok yang biasa nongkrong di warung batagor Mang Ujo.

Masalah ekonomi negara tentu tak sesederhana itu, tapi intinya sama saja: selera pemerintah sering mendikte pilihan kebijakan.

Sebagian ekonom mendewakan inflasi rendah dan anggaran berimbang. Sekali menjabat menteri atau gubernur bank sentral, mereka tak ragu menurunkan inflasi dan defisit secara drastis. Kalau kemudian ekonomi tumbuh perlahan dan penganggur bertambah, apa boleh buat. Itu dampak sampingannya, tak terelakkan.

Ekonom lain mementingkan penciptaan lapangan kerja. Inflasi rendah dan anggaran berimbang tentu bagus, teramat bagus. Tapi, ketika 10 juta orang menganggur dan hampir 40 juta orang hidup miskin, penurunan inflasi dan defisit anggaran bolehlah ditunda sementara. Kalaupun mau diturunkan, secara bertahap saja, dalam lima sampai sepuluh tahun.

Seperti si Upik di kantin sekolah, pemerintah harus memilih: potret moneter yang berkilau atau pertumbuhan tinggi. Kalau ingin menurunkan defisit anggaran dan inflasi secara drastis, jangan bermimpi ekonomi yang terseok-seok tiba-tiba berlari kencang.

Pertanyaan kuncinya adalah sejalankah selera pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan selera rakyat.

SBY berjanji mengutamakan penciptaan lapangan kerja. Kata dia, dalam lima tahun ke depan, ekonomi harus tumbuh rata-rata 6,6 persen per tahun dan angka pengangguran yang sekitar 10 persen turun ke 5 persen. Angka kemiskinan juga hendak dipangkas.

Target ambisius, kata orang. Mungkin saja, tapi tak mustahil kalau pemerintah SBY kreatif dan bekerja keras. Yang pasti, kalau tuduhan itu benar, para penganggur dan orang miskin hanya bisa berharap kepada presiden seambisius SBY. Presiden yang membiarkan ekonomi tumbuh 4-5 persen per tahun tak membantu mereka.

Ibaratnya, inflasi rendah dan anggaran berimbang menempatkan kita di rumah mentereng. Bagus sekali. Masalahnya, di dalamnya puluhan juta orang hidup miskin dan jutaan di antaranya luntang-lantung cari kerja.

Bagaimana selera anggaran SBY? Kalau diperlukan untuk menstimulus ekonomi, dia tak keberatan defisit anggaran lebih tinggi. Saya kira, ini melegakan. Toh, undang-undang membolehkan defisit sampai 3 persen PDB. Apalagi defisit 1-2 persen tampaknya mencukupi dan tidak sampai membahayakan keberlanjutan fiskal. Setidaknya defisit anggaran tidak dipaksa nol dalam satu-dua tahun ini. Pengunduran target anggaran berimbang ke 2009 juga lebih masuk akal. Pada saat yang sama, pemerintah akan lebih bebas bergerak untuk membiayai pembangunan ketika ekonomi tumbuh perlahan.

Bagaimana dengan selera inflasi Bank Indonesia? Kata gubernurnya, Burhanuddin Abdullah, inflasi tahun depan mungkin masih 6-7 persen, tak berbeda dengan tahun ini. Penurunan inflasi ke 3 persen tetap diusahakan, tapi tidak dalam waktu dekat ini.

Namun, kebijakan BI bergantung pada kesepakatan target inflasi dengan pemerintah SBY. Apakah pemerintah SBY mempertahankan target penurunan inflasi ke 3 persen dalam jangka menengah? Ataukah merevisinya sehingga kebijakan moneter lebih luwes, membolehkan inflasi turun perlahan dalam 5-10 tahun kalau penurunan drastis inflasi mengganggu pertumbuhan ekonomi?

Lalu bagaimana mendorong investasi? Infrastruktur, jawab SBY. Dia pun jualan Indonesian Infrastructure Fund ke negara-negara ASEAN di Vientiane dan beberapa negara APEC di Santiago. Bulan depan, pemodal akan diundang ke Infrastructure Summit di Jakarta.

Jalan tol saja rencananya akan dibangun 1.500 kilometer dalam tiga tahun mendatang. Belum lagi proyek pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, bandar udara, pelabuhan, serta jalan raya dan irigasi di pedesaan. Dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia sekalipun, infrastruktur kita jauh tertinggal. Artinya, begitu luas kesempatan kita membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Mendengar semua ini sungguh menggairahkan. Sudah lama angin optimisme ekonomi berhenti berembus, dan sekarang kita menikmati desirannya lagi. Sekali lagi, kelihatannya ambisius, tapi tak mustahil. Malaysia dan Cina mampu membangun infrastruktur secara besar-besaran, mengapa kita tidak?

Konsumen dan pengusaha pun makin yakin pada prospek ekonomi. Indeks kepercayaan konsumen Danareksa Research Institute, misalnya, mencapai tingkat tertinggi dalam tiga tahun terakhir Oktober lalu. Indeks tendensi bisnis Badan Pusat Statistik pun mengiyakan: persepsi pengusaha pada prospek bisnis triwulan ketiga dan keempat tahun ini sangat positif dan terus membaik.

Sekarang semuanya berpulang pada tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Musik optimisme ekonomi telah mengalun, SBY dan Kalla pun menari penuh semangat. Akankah Menteri Keuangan dan Gubernur BI ikut melantai, mengiringi tarian optimisme ekonomi SBY?

Menteri Keuangan Jusuf Anwar tampaknya sejalan dengan pendahulunya, Boediono. Diwawancarai wartawan ketika baru saja terpilih September lalu, dia mengatakan bahwa fokus kebijakannya adalah penurunan defisit anggaran. Masalah pengangguran tak disinggung. Burhanuddin Abdullah tampaknya lebih luwes. Hanya, kalau pemerintah SBY tidak melonggarkan target inflasi jangka menengah, BI mau tak mau akan mengetatkan kebijakan moneter jika kenaikan harga minyak memicu inflasi atau rupiah kembali melemah.

Jadi pilih "inflasi rendah dan anggaran berimbang" atau "pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja"?

Mungkin ini pilihan sulit bagi tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu atau ekonom konservatif seperti Prof. Sadli. Akankah tim ekonomi memilih kebijakan yang hanya memuaskan selera mereka? Apakah mereka berani mengecewakan pemilih SBY-Kalla yang tidak puas hanya dengan potret moneter mengkilap sewaktu pemerintahan Megawati? Apakah mereka tega mengabaikan selera puluhan juta orang miskin dan jutaan penganggur di negeri ini?

Atau, lebih penting lagi, apakah SBY-Kalla berdiam diri kalau para pembantunya tak mendukung rencana besar dan optimisme ekonominya?

Moga-moga saja tidak.